Makassar (ANTARA News) - Sejumlah kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sulawesi Selatan mendesak pengurus pusat mengadakan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub), untuk mengganti struktur kepengurusan yang ada saat ini.
Mantan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Sulsel, Hasan di Makassar, Minggu, mengatakan, indikasi tak becusnya pengurus yang ada saat yakni tak mampunya mereka merangkul semua kader sehingga terjadi dualisme kepengurusan.
Menurutnya, untuk menetralisir keadaan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) harus segera bertindak dengan musdalub. Semua pengurus harus diganti, sebab situasi ini mengancam eksistensi Partai Hanura pada pemilu tahun 2014 nanti.
"Ini menjadi kekhawatiran saya selaku pendiri Hanura di Sulsel dan beberapa ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tersebar di kabupaten dan kota. Kami melihat, pengurus sekarang tak mampu mengelola dengan baik perbedaan internal, sehingga Hanura Sulsel terpecah," katanya.
Dia menjelaskan, pengurus DPD Hanura Sulsel yang dipimpin Abbas Selong, juga telah melakukan beberapa kesalahan prinsip dalam menata struktur partai di wilayah tersebut. DPD dinilai melakukan intervensi berlebihan dalam pemilihan ketua di beberapa wilayah.
Hal itu menyalahi pedoman Petunjuk dan Pelaksanaan (Juklak) Nomor 54 tentang Mekanisme Musyawarah Cabang, Pasal 23-45.
"Coba lihat di Makassar. Harusnya yang terpilih Jalaluddin Akbar, tapi karena intervensi DPD, yang terpilih justru Waris Halid," katanya.
Jika terjadi musdalub, kata dia, Parai Hanura Sulsel memiliki banyak kader internal terbaik yang siap menggantikan pengurus yang ada saat ini.
"Beberapa yang tersingkir dari struktur saat ini adalah perintis Hanura di Sulsel. Saya kira mereka cocok dan memiliki kapasitas memimpin Hanura menggantikan gerbong Abbas Selong," katanya.(T.KR-AAT/S016)
Mantan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Sulsel, Hasan di Makassar, Minggu, mengatakan, indikasi tak becusnya pengurus yang ada saat yakni tak mampunya mereka merangkul semua kader sehingga terjadi dualisme kepengurusan.
Menurutnya, untuk menetralisir keadaan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) harus segera bertindak dengan musdalub. Semua pengurus harus diganti, sebab situasi ini mengancam eksistensi Partai Hanura pada pemilu tahun 2014 nanti.
"Ini menjadi kekhawatiran saya selaku pendiri Hanura di Sulsel dan beberapa ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tersebar di kabupaten dan kota. Kami melihat, pengurus sekarang tak mampu mengelola dengan baik perbedaan internal, sehingga Hanura Sulsel terpecah," katanya.
Dia menjelaskan, pengurus DPD Hanura Sulsel yang dipimpin Abbas Selong, juga telah melakukan beberapa kesalahan prinsip dalam menata struktur partai di wilayah tersebut. DPD dinilai melakukan intervensi berlebihan dalam pemilihan ketua di beberapa wilayah.
Hal itu menyalahi pedoman Petunjuk dan Pelaksanaan (Juklak) Nomor 54 tentang Mekanisme Musyawarah Cabang, Pasal 23-45.
"Coba lihat di Makassar. Harusnya yang terpilih Jalaluddin Akbar, tapi karena intervensi DPD, yang terpilih justru Waris Halid," katanya.
Jika terjadi musdalub, kata dia, Parai Hanura Sulsel memiliki banyak kader internal terbaik yang siap menggantikan pengurus yang ada saat ini.
"Beberapa yang tersingkir dari struktur saat ini adalah perintis Hanura di Sulsel. Saya kira mereka cocok dan memiliki kapasitas memimpin Hanura menggantikan gerbong Abbas Selong," katanya.(T.KR-AAT/S016)