Makassar (ANTARA News) - Sejumlah Mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan melakukan demonstrasi menolak kapitalisasi dan liberalisme BBM di depan pintu I Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore.
Dalam aksinya mereka menolak segala dugaan penipuan oleh pemerintah kepada rakyat, serta keberpihakan terhadap pihak asing dengan meliberalisasi kekayaan alam.
Tak hanya itu, tiga opsi yang diajukan pemerintah dalam pengelolaan BBM, menaikkan harga, memindahkan konsumsi kendaraan pribadi dari premium ke pertamax dan melakukan penjatahan konsumsi premium adalah bentuk pengelolaan kapitalis.
"Menolak segala bentuk intervensi dan keberpihakan pihak asing. Kami menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan segala kebijakan kapitalis, liberalis yang menyengsarakan rakyat dan menjadikan syariat sebagai aturan," kata Ketua Umum Gema Pembebasan Wilayah Sulselbar, Arief Shiddiq Panany.
Ia mengatakan rencana pemerintah untuk mengatur BBM sangat baik dengan berpihak kepada rakyat, namun faktanya orang kaya menikmati juga BBM bersubsidi dengan berpotensi membebani anggaran.
"Subsidi BBM dalam APBN sebesar Rp38,6 juta kiloliter hanya menipu rakyat dengan memuluskan penjajahan Multy Nasional Corporation disektor hilir dengan jumlah 75 persen ditingkat hulu." ungkap Arief.
Lanjut dia, alasan defisit APBN dengan subsidi justru menjadi beban utang terberat mencapai Rp164 triliun. Sementara subsisi BBM hanya sekitar Rp92,8 triliun, meskipun Aset Badan usaha Milik Negara dijual membayarkan utang ke IMF dengan angka Rp1.6976,44 triliun tidak bisa dinikmati masyarakat.
Dalam aksinya mereka menolak segala dugaan penipuan oleh pemerintah kepada rakyat, serta keberpihakan terhadap pihak asing dengan meliberalisasi kekayaan alam.
Tak hanya itu, tiga opsi yang diajukan pemerintah dalam pengelolaan BBM, menaikkan harga, memindahkan konsumsi kendaraan pribadi dari premium ke pertamax dan melakukan penjatahan konsumsi premium adalah bentuk pengelolaan kapitalis.
"Menolak segala bentuk intervensi dan keberpihakan pihak asing. Kami menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan segala kebijakan kapitalis, liberalis yang menyengsarakan rakyat dan menjadikan syariat sebagai aturan," kata Ketua Umum Gema Pembebasan Wilayah Sulselbar, Arief Shiddiq Panany.
Ia mengatakan rencana pemerintah untuk mengatur BBM sangat baik dengan berpihak kepada rakyat, namun faktanya orang kaya menikmati juga BBM bersubsidi dengan berpotensi membebani anggaran.
"Subsidi BBM dalam APBN sebesar Rp38,6 juta kiloliter hanya menipu rakyat dengan memuluskan penjajahan Multy Nasional Corporation disektor hilir dengan jumlah 75 persen ditingkat hulu." ungkap Arief.
Lanjut dia, alasan defisit APBN dengan subsidi justru menjadi beban utang terberat mencapai Rp164 triliun. Sementara subsisi BBM hanya sekitar Rp92,8 triliun, meskipun Aset Badan usaha Milik Negara dijual membayarkan utang ke IMF dengan angka Rp1.6976,44 triliun tidak bisa dinikmati masyarakat.
"Kami menyerukan untuk menghentikan pengaturan kebijakan BBM tidak ditangani pihak asing agar kesejahteraan rakyat terwujud," tandasnya. (T.PSO-282/M027)