Makassar (ANTARA) - Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wanhar menjelaskan, dalam Energy Transition Mechanism (EDM) telah termuat mekanisme mengganti kapasitas PLTU yang akan dihentikan dengan energi baru terbarukan.
“Tentu saja perlu dilakukan studi, bekerja sama dengan Asian Development Bank,” kata Wanhar Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 yang digelar oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) secara virtual, Rabu.
Selain langkah tersebut juga sudah melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan di industri batubara terkait mekanisme tersebut.
Hal itu dilakukan pada masa transisi energi untuk menyelaraskan kondisi di lapangan, sehingga kelak akan dicapai 'win-win sollution' dari para pihak.
Sementara itu, Energi Senior Spesialis, Asian Development Bank (ADB) Architrandi Priambodo mengakui, pihaknya tengah mengembangkan EDM yang memastikan aspek transisi energi yang berkeadilan (just energy transition).
“Pada akhirnya, yang menerima dan menikmati listrik adalah komunitas (masyarakat), sehingga kita memastikan bahwa pensiun PLTU batubara tidak berdampak buruk terhadap pekerja, lingkungan dan menyokong aspek sosial, termasuk inklusivitas,” ujar Chitra.
Hal senada dikemukakan Roy Torbert dari principal dari Rocky Mountain Institute. Menurut dia, dana yang didapat dari proses "refinancing" bisa dimanfaatkan untuk investasi ke energi terbarukan dan membantu masyarakat yang terdampak, misalnya pekerja untuk bertransisi ke pekerjaan baru.
Menyoal kesiapan PLN, Wakil Ketua Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRE) Indonesia, Djoko Prasetijo menyatakan bahwa PLN tidak perlu merasa khawatir untuk mengatasi masuknya variable renewable energy (VRE).
“Sebetulnya teman-teman di PLN sudah biasa berhadapan dengan variabilitas contohnya permintaan dari pagi sampai malam juga beda. Kalau misalnya ada masuk sekian ribu MW (PLTS -red) di Jawa, grid (jaringan) kita mestinya cukup akomodatif untuk bisa meng-handle 3.000 - 4.000 MW sepanjang Solar PV (PLTS) itu tersebar secara geografis,” tutupnya.
“Tentu saja perlu dilakukan studi, bekerja sama dengan Asian Development Bank,” kata Wanhar Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 yang digelar oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) secara virtual, Rabu.
Selain langkah tersebut juga sudah melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan di industri batubara terkait mekanisme tersebut.
Hal itu dilakukan pada masa transisi energi untuk menyelaraskan kondisi di lapangan, sehingga kelak akan dicapai 'win-win sollution' dari para pihak.
Sementara itu, Energi Senior Spesialis, Asian Development Bank (ADB) Architrandi Priambodo mengakui, pihaknya tengah mengembangkan EDM yang memastikan aspek transisi energi yang berkeadilan (just energy transition).
“Pada akhirnya, yang menerima dan menikmati listrik adalah komunitas (masyarakat), sehingga kita memastikan bahwa pensiun PLTU batubara tidak berdampak buruk terhadap pekerja, lingkungan dan menyokong aspek sosial, termasuk inklusivitas,” ujar Chitra.
Hal senada dikemukakan Roy Torbert dari principal dari Rocky Mountain Institute. Menurut dia, dana yang didapat dari proses "refinancing" bisa dimanfaatkan untuk investasi ke energi terbarukan dan membantu masyarakat yang terdampak, misalnya pekerja untuk bertransisi ke pekerjaan baru.
Menyoal kesiapan PLN, Wakil Ketua Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRE) Indonesia, Djoko Prasetijo menyatakan bahwa PLN tidak perlu merasa khawatir untuk mengatasi masuknya variable renewable energy (VRE).
“Sebetulnya teman-teman di PLN sudah biasa berhadapan dengan variabilitas contohnya permintaan dari pagi sampai malam juga beda. Kalau misalnya ada masuk sekian ribu MW (PLTS -red) di Jawa, grid (jaringan) kita mestinya cukup akomodatif untuk bisa meng-handle 3.000 - 4.000 MW sepanjang Solar PV (PLTS) itu tersebar secara geografis,” tutupnya.