Mamuju (ANTARA) - Organisasi Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota (Pimkot) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat meminta pemerintah memaksimalkan bantuan pertanian untuk petani dalam mendorong produktivitas komoditi dan peningkatan kesejahteraan petani.
"Petani di Sulbar masih butuh bibit pupuk dan alat sarapan dan prasaran pertanian, untuk meningkatkan produksi pertaniannya," kata Ketua Pimkot FPPI Mamuju, Muh Suyuti di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, salah satu tuntutan FPPI Mamuju dalam menyikapi momentum hari tani Nasional 24 September adalah agar petani tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mendorong produksi pertaniannya.
"Tuntutan kami dalam aksi serentak FPPI di Sulawesi hari ini, adalah pemerintah harus meningkatkan produksi pertanian petani dengan membantu segala kebutuhannya disamping itu harus menyiapkan bantuan modal usaha dan pasar komoditinya," katanya.
Ia juga meminta, agar pembangunan Indonesia dimasa pemerintah Presiden Jokowi kedepannya harus tetap konsisten terhadap program reforma agraria melalui program Tora untuk distribusi lahan bagi petani.
"Meskipun program Tora masih menyisakan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia, karena sebagian besar tanah masih dikuasai pemilik modal, namun program tersebut harus dituntaskan," katanya.
Sementara itu, Ketua organisasi Kesatuan Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar) Universitas Tomakaka Kabupaten Mamuju, Irfan mengatakan, potensi konflik lahan yang sudah lama, maupun konflik yang baru muncul serta praktik penggusuran lahan mesti diselesaikan pemerintah.
"Kriminalisasi terhadap petani harus dihentikan, serta pemerintah mesti melaksanakan program membangun kedaulatan pangan apalagi ditengah pendemi COVID-19 rakyat butuh kesejahteraan," katanya.
Ia juga meminta, agar Hak Guna Usaha (HGU) yang hanya menguntunkan pemilik modal segera dicabut dan sertifikasi dan distribusi lahan harus dituntaskan pemerintah.
"Stop impor pangan, dan bangun kedaulatan pangan yang berkeadilan, dan hentikan kriminalisasi petani yang mempertahankan tanahnya," katanya.
"Petani di Sulbar masih butuh bibit pupuk dan alat sarapan dan prasaran pertanian, untuk meningkatkan produksi pertaniannya," kata Ketua Pimkot FPPI Mamuju, Muh Suyuti di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, salah satu tuntutan FPPI Mamuju dalam menyikapi momentum hari tani Nasional 24 September adalah agar petani tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mendorong produksi pertaniannya.
"Tuntutan kami dalam aksi serentak FPPI di Sulawesi hari ini, adalah pemerintah harus meningkatkan produksi pertanian petani dengan membantu segala kebutuhannya disamping itu harus menyiapkan bantuan modal usaha dan pasar komoditinya," katanya.
Ia juga meminta, agar pembangunan Indonesia dimasa pemerintah Presiden Jokowi kedepannya harus tetap konsisten terhadap program reforma agraria melalui program Tora untuk distribusi lahan bagi petani.
"Meskipun program Tora masih menyisakan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia, karena sebagian besar tanah masih dikuasai pemilik modal, namun program tersebut harus dituntaskan," katanya.
Sementara itu, Ketua organisasi Kesatuan Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar) Universitas Tomakaka Kabupaten Mamuju, Irfan mengatakan, potensi konflik lahan yang sudah lama, maupun konflik yang baru muncul serta praktik penggusuran lahan mesti diselesaikan pemerintah.
"Kriminalisasi terhadap petani harus dihentikan, serta pemerintah mesti melaksanakan program membangun kedaulatan pangan apalagi ditengah pendemi COVID-19 rakyat butuh kesejahteraan," katanya.
Ia juga meminta, agar Hak Guna Usaha (HGU) yang hanya menguntunkan pemilik modal segera dicabut dan sertifikasi dan distribusi lahan harus dituntaskan pemerintah.
"Stop impor pangan, dan bangun kedaulatan pangan yang berkeadilan, dan hentikan kriminalisasi petani yang mempertahankan tanahnya," katanya.