Makassar (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia Region 6 menyatakan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Sulawesi Selatan belum mencapai 70 persen, tepatnya baru mencapai 63 persen hingga 23 September 2021.
Vice Presiden Sales Region 6 (Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua) M Miftakhul Zainuddin di Makassar, Sabtu, mengemukakan rendahnya penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi daya beli petani.
"Ini (pandemi) berpengaruh kepada daya beli petani sehingga penebusannya relatif masih di bawah 70 persen dari alokasi tahun 2021 untuk total semua jenis pupuk," ungkap Miftakhul.
Pupuk Indonesia mencatat realisasi penjualan untuk pupuk urea sebesar 203.285 ton dari alokasi sebanyak 327.942 ton sehingga capaian penjualan dan penyaluran sebesar 63 persen di Provinsi Sulsel pada 23 September.
Pupuk urea menjadi jenis pupuk yang paling banyak dialokasikan di Sulsel, termasuk jika dibanding dengan seluruh jenis pupuk lainnya seperti SP 36, ZA, NPK, dan organik.
Sementara realisasi penjualan pupuk subsidi lainnya, seperti SP-36 mencapai 26 persen, ZA 90 persen, NPK Phonska 85 persen, NPK Kakao 58 persen, Organik Granul 26 persen, dan Organik Cair masih sangat sedikit terjual.
Terkait penyaluran pupuk subsidi, Miftakhul memastikan secara umum penjualannya berjalan lancar, meskipun diakui harus tetap dilakukan sosialisasi kepada para petani bahwa penyaluran harus dilakukan melalui prosedur Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Ia mengatakan agar bisa memperoleh pupuk subsidi, maka masyarakat harus menyediakan fotokopi KTP, menulis surat pernyataan kebenaran sebagai petani sesuai KTP, dan terdaftar dalam e-RDKK
"Alhamdulillah penyaluran secara umum lancar, tidak terjadi gangguan walaupun masih harus tetap menyosialisasikan kepada petani bahwa penyaluran tidak menggunakan kartu tani dilaksanakan dengan cara manual harus melalui prosedur," katanya.
Vice Presiden Sales Region 6 (Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua) M Miftakhul Zainuddin di Makassar, Sabtu, mengemukakan rendahnya penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi daya beli petani.
"Ini (pandemi) berpengaruh kepada daya beli petani sehingga penebusannya relatif masih di bawah 70 persen dari alokasi tahun 2021 untuk total semua jenis pupuk," ungkap Miftakhul.
Pupuk Indonesia mencatat realisasi penjualan untuk pupuk urea sebesar 203.285 ton dari alokasi sebanyak 327.942 ton sehingga capaian penjualan dan penyaluran sebesar 63 persen di Provinsi Sulsel pada 23 September.
Pupuk urea menjadi jenis pupuk yang paling banyak dialokasikan di Sulsel, termasuk jika dibanding dengan seluruh jenis pupuk lainnya seperti SP 36, ZA, NPK, dan organik.
Sementara realisasi penjualan pupuk subsidi lainnya, seperti SP-36 mencapai 26 persen, ZA 90 persen, NPK Phonska 85 persen, NPK Kakao 58 persen, Organik Granul 26 persen, dan Organik Cair masih sangat sedikit terjual.
Terkait penyaluran pupuk subsidi, Miftakhul memastikan secara umum penjualannya berjalan lancar, meskipun diakui harus tetap dilakukan sosialisasi kepada para petani bahwa penyaluran harus dilakukan melalui prosedur Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Ia mengatakan agar bisa memperoleh pupuk subsidi, maka masyarakat harus menyediakan fotokopi KTP, menulis surat pernyataan kebenaran sebagai petani sesuai KTP, dan terdaftar dalam e-RDKK
"Alhamdulillah penyaluran secara umum lancar, tidak terjadi gangguan walaupun masih harus tetap menyosialisasikan kepada petani bahwa penyaluran tidak menggunakan kartu tani dilaksanakan dengan cara manual harus melalui prosedur," katanya.