Mamuju (ANTARA News) - Managemen perusahaan perkebunan sawit PT Astra Group, yang beroperasi di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, menyatakan siap meningkatkan kontribusi perusahaannya kepada pemerintah setempat
"Kalau mau kontribusi ditingkatkan maka pemerintah dan DPRD Matra harus merevisi dulu aturan yang ada tersebut, yang sudah menjadi rujukan mengenai kontribusi perusahaan sawit kepada pemerintah setempat saat ini,"katanya.
Ia mengatakan perusahaan sawit juga di Matra siap meningkatkan kontribusinya kepada pemerintah jika perda itu diubah.
Sebelumnya, Bupati Mamuju Utara, Agus Ambo Djiwa di Mamuju, mengatakan, keberadaan perkebunan sawit di Matra yang di pimpin PT Astra Group di Matra dianggap tidak memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan di daerah Matra, karena hanya memberikan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah yang nilainya rendah.
"Sumbangan pihak ketiga yang diberikan perusahaan sawit di Matra, dipimpin PT Astra Group yang memiliki enam perusahaan, sangat minim hanya sekitar Rp800 juta per tahun kepada pemerintah melalui APBD Kabupaten Matra," katanya.
Ia mengatakan, sumbangan pihak ketiga untuk pemerintah itu diperoleh dari kontribusi setiap kilogram sawit yang dihasilkan perusahaan sawit di Matra.
"Setiap kilogram sawit yang harganya sekitar Rp7.000 per KG, sebesar Rp5 diberikan kepada pemerintah sebagai kontribusi, tentunya nilai itu sangat kecil dan tidak sebanding dengan kekayaan alam Matra yang saat ini dikelola perkebunan sawit PT Astra Group, yang telah mengelola sawit hingga memiliki aset miliaran rupiah," katanya.
Oleh karena itu, ia berjanji akan mengupayakan mengkaji ulang dan merubah aturan mengenai kontribusi perusahaan sawit kepada pemerintah agar dapat lebih menguntungkan, dengan menyusun Perda tentang pajak daerah dari perkebunan sawit.
"Kita berharap agar perusahaan sawit dapat lebih memberikan peran dalam pembangunan dengan memberikan kontribusi yang layak bagi pembangunan di daerah, sehingga pemkab merevisi aturan kontribusinya kepada pemerintah," katanya. (T.KR-MFH/B013)
"Asalkan Pemerintah dan DPRD setempat mau merevisi aturan mengenai kontribusi perusahaan sawit di Matra, maka PT Astra Group siap meningkatkan kontribusinya kepada kepada pemerintah setempat," kata Manager PT Astra Group, area Sulawesi, Made Suwana di Mamuju, Jumat.
"Kalau mau kontribusi ditingkatkan maka pemerintah dan DPRD Matra harus merevisi dulu aturan yang ada tersebut, yang sudah menjadi rujukan mengenai kontribusi perusahaan sawit kepada pemerintah setempat saat ini,"katanya.
Ia mengatakan perusahaan sawit juga di Matra siap meningkatkan kontribusinya kepada pemerintah jika perda itu diubah.
Sebelumnya, Bupati Mamuju Utara, Agus Ambo Djiwa di Mamuju, mengatakan, keberadaan perkebunan sawit di Matra yang di pimpin PT Astra Group di Matra dianggap tidak memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan di daerah Matra, karena hanya memberikan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah yang nilainya rendah.
"Sumbangan pihak ketiga yang diberikan perusahaan sawit di Matra, dipimpin PT Astra Group yang memiliki enam perusahaan, sangat minim hanya sekitar Rp800 juta per tahun kepada pemerintah melalui APBD Kabupaten Matra," katanya.
Ia mengatakan, sumbangan pihak ketiga untuk pemerintah itu diperoleh dari kontribusi setiap kilogram sawit yang dihasilkan perusahaan sawit di Matra.
"Setiap kilogram sawit yang harganya sekitar Rp7.000 per KG, sebesar Rp5 diberikan kepada pemerintah sebagai kontribusi, tentunya nilai itu sangat kecil dan tidak sebanding dengan kekayaan alam Matra yang saat ini dikelola perkebunan sawit PT Astra Group, yang telah mengelola sawit hingga memiliki aset miliaran rupiah," katanya.
Oleh karena itu, ia berjanji akan mengupayakan mengkaji ulang dan merubah aturan mengenai kontribusi perusahaan sawit kepada pemerintah agar dapat lebih menguntungkan, dengan menyusun Perda tentang pajak daerah dari perkebunan sawit.
"Kita berharap agar perusahaan sawit dapat lebih memberikan peran dalam pembangunan dengan memberikan kontribusi yang layak bagi pembangunan di daerah, sehingga pemkab merevisi aturan kontribusinya kepada pemerintah," katanya. (T.KR-MFH/B013)