Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di daerah itu melalui keterbukaan akses informasi.
"Saat ini, yang kami ingin inisiasi adalah inovasi yang berkaitan dengan pemberian akses informasi, yakni melalui program unggulan yang kita sebut dengan membuka internet daring pada 77 desa dari 575 desa yang ada di Sulbar," kata Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, pada presentasi monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Sulbar, Selasa.
Menurut dia, cakupan ini cukup kecil tapi dengan persentase ini, pihaknya telah mendapatkan 'feedback' dari masyarakat karena mereka mendapatkan manfaat dari keterbukaan informasi ini.
Sekprov menyampaikan bahwa secara konkrit inovasi yang dilakukan oleh tim Diskominfo Sulbar adalah bagaimana memperluas akses informasi ke pemerintah desa, tidak hanya pada aspek pelayanan publik internal pemerintahan saja, tetapi lebih luas ke aspek publik.
"Secara umum, keberhasilan kami membangun inovasi dengan memperlebar aksesibilitas masyarakat desa, itu didukung kawan-kawan yang ada dalam tim ini," ujar Muhammad Idris.
Salah satu komitmen tertinggi dari provinsi yang baru berusi 17 tahun itu, kata Muhammad Idris, adalah mengelola pemerintahan berkelas, dan salah satu kriteria yang ingin diwujudkan adalah keterbukaan informasi publik.
"Kami ingin agar 1,5 juta penduduk Sulbar ikut berpartisipasi karena kunci dari dari keberhasilan pembangunan itu adalah partisipasi masyarakat," tuturnya.
"Pemprov Sulbar memang saat ini berkomitmen menjadikan pengelolaan 'governance' dengan indikator keterbukaan informasi publik. Itu menjadi keniscayaan bagi semua unit-unit yang ada di pemerintahan," terang Muhammad Idris.
Hal lain yang dilakukan lanjutnya, adalah melanjutkan inovasi yang sangat dirasakan manfaatnya, yaitu dengan penyebarluasan kesempatan akses informasi publik kepada masyarakat.
"Hal ini perlu dilakukan karena Sulbar adalah daerah yang baru lahir sehingga tidak bisa disamakan dengan provinsi yang lebih awal terbentuk. Sebagian akses dari informasi Sulbar itu terhambat dengan infrastruktur yang ada," kata Muhammad Idris.
Sekprov juga menyampaikan, melalui program Marasa (Mandiri, Cerdas, Sehat) yang dicetuskan oleh Gubernur Sulbar yang di dalamnya itu adalah kemandirian aksesibilitas terhadap informasi publik.
Selain itu, Pemprov Sulbar juga mendorong pembuatan salah satu aplikasi yang disebut 'Papa' (pantau pandemi) yang ada selama era pandemi COVID-19.
"Ini adalah kegiatan jangka pendek yang kita ingin pastikan bahwa itu sudah mulai kita fasilitasi, jemput dan apa yang kami lakukan di Sulbar ini mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat, karena kemudahan aksesibilitasnya, pengakomodasian dari informasi yang telah disampaikan masyarakat kepada kita," papar Muhammad Idris.
Melalui Monev tersebut Sekprov berharap, Sulbar bisa mencapai "outcome" atau hasil baru yang lebih jauh dari provinsi lainnya.
"Hasil baru yang dimaksud adalah, pertama literasi publik. Kedua, pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari 'enabling factor' dari desa. Ketiga, dapat menjadi inovatif, adaptif dan mitigatif dan keempat dapat membangun ekosistem yang ada arsitektur keterbukaan informasi di dalamnya," jelas Muhammad Idris.
"Saat ini, yang kami ingin inisiasi adalah inovasi yang berkaitan dengan pemberian akses informasi, yakni melalui program unggulan yang kita sebut dengan membuka internet daring pada 77 desa dari 575 desa yang ada di Sulbar," kata Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, pada presentasi monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Sulbar, Selasa.
Menurut dia, cakupan ini cukup kecil tapi dengan persentase ini, pihaknya telah mendapatkan 'feedback' dari masyarakat karena mereka mendapatkan manfaat dari keterbukaan informasi ini.
Sekprov menyampaikan bahwa secara konkrit inovasi yang dilakukan oleh tim Diskominfo Sulbar adalah bagaimana memperluas akses informasi ke pemerintah desa, tidak hanya pada aspek pelayanan publik internal pemerintahan saja, tetapi lebih luas ke aspek publik.
"Secara umum, keberhasilan kami membangun inovasi dengan memperlebar aksesibilitas masyarakat desa, itu didukung kawan-kawan yang ada dalam tim ini," ujar Muhammad Idris.
Salah satu komitmen tertinggi dari provinsi yang baru berusi 17 tahun itu, kata Muhammad Idris, adalah mengelola pemerintahan berkelas, dan salah satu kriteria yang ingin diwujudkan adalah keterbukaan informasi publik.
"Kami ingin agar 1,5 juta penduduk Sulbar ikut berpartisipasi karena kunci dari dari keberhasilan pembangunan itu adalah partisipasi masyarakat," tuturnya.
"Pemprov Sulbar memang saat ini berkomitmen menjadikan pengelolaan 'governance' dengan indikator keterbukaan informasi publik. Itu menjadi keniscayaan bagi semua unit-unit yang ada di pemerintahan," terang Muhammad Idris.
Hal lain yang dilakukan lanjutnya, adalah melanjutkan inovasi yang sangat dirasakan manfaatnya, yaitu dengan penyebarluasan kesempatan akses informasi publik kepada masyarakat.
"Hal ini perlu dilakukan karena Sulbar adalah daerah yang baru lahir sehingga tidak bisa disamakan dengan provinsi yang lebih awal terbentuk. Sebagian akses dari informasi Sulbar itu terhambat dengan infrastruktur yang ada," kata Muhammad Idris.
Sekprov juga menyampaikan, melalui program Marasa (Mandiri, Cerdas, Sehat) yang dicetuskan oleh Gubernur Sulbar yang di dalamnya itu adalah kemandirian aksesibilitas terhadap informasi publik.
Selain itu, Pemprov Sulbar juga mendorong pembuatan salah satu aplikasi yang disebut 'Papa' (pantau pandemi) yang ada selama era pandemi COVID-19.
"Ini adalah kegiatan jangka pendek yang kita ingin pastikan bahwa itu sudah mulai kita fasilitasi, jemput dan apa yang kami lakukan di Sulbar ini mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat, karena kemudahan aksesibilitasnya, pengakomodasian dari informasi yang telah disampaikan masyarakat kepada kita," papar Muhammad Idris.
Melalui Monev tersebut Sekprov berharap, Sulbar bisa mencapai "outcome" atau hasil baru yang lebih jauh dari provinsi lainnya.
"Hasil baru yang dimaksud adalah, pertama literasi publik. Kedua, pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari 'enabling factor' dari desa. Ketiga, dapat menjadi inovatif, adaptif dan mitigatif dan keempat dapat membangun ekosistem yang ada arsitektur keterbukaan informasi di dalamnya," jelas Muhammad Idris.