Makassar (ANTARA) - Sebanyak 150 tokoh publik dijadwalkan  menghadiri deklarasi pendirian Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BP2KTI) di Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis (21/10).

Tokoh publik diharapkan hadir pada deklarasi itu terdiri atas Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, para Anggota DPR dan DPD RI dari Kawasan Timur Indonesia, 13 menteri, serta 14 gubernur dari provinsi di Kawasan Timur Indonesia.

Sekretaris Rektor Unhas Suharman Hamzah di Makassar, Selasa, menjelaskan sebagai tuan rumah, Unhas akan memfasilitasi kelancaran acara, terutama untuk memastikan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 dapat diterapkan.

“Kita perlu mempersiapkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Walaupun kita sudah sering mengelola kegiatan yang menghadirkan banyak tamu penting, namun persiapan-persiapan teknis tetap perlu dilakukan untuk memastikan acara berlangsung lancar,” katanya.

BP2KTI digagas oleh beberapa tokoh, yang dipimpin oleh Prof Dr Fadel Muhammad sebagai Ketua Umum.

Badan ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah KTI dalam perencanaan berbasis "government entrepreneurship" sehingga tercipta penganggaran yang efisien dan relevan.

Melaksanakan riset dan kerja sama antarlembaga dalam dan luar negeri yang diwujudkan dalam berbagai sektor pembangunan.

Serta mendampingi pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi di KTI.

Saat ini pemerintah tengah melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam.

Guna meningkatkan keseimbangan pembangunan antar kawasan, terutama Kawasan Indonesia Timur (KIT) dan Kawasan Indonesia Barat (KIB). Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan kawasan, olehnya itu perlu adanya dukungan dalam upaya penyeimbangan pembangunan.

Pewarta : Abdul Kadir
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024