Mamuju (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat koordinasi dalam rangka penanganan kesehatan jiwa dan korban napza di daerah itu.
"Dalam rangka menyukseskan program penanganan kesehatan jiwa dan napza, Dinkes Sulbar melakukan rapat koordinasi lintas sektor pemerintah Sulbar," kata Kepala Dinkes Sulbar dr Asran Masdy di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan kegiatan tersebut salah satunya untuk membahas pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).
"TPKJM dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220 Tahun 2002 tentang pedoman umum, tim pembina, tim pengarah dan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat," katanya.
Menurut dia, TPKJM yang akan dibentuk akan melibatkan pemerintah lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS, Dinas Catatan Sipil, TNI serta Polri.
TPKJM juga akan dikembangkan dengan melibatkan pihak swasta lembaga sosial agar penanganan kesehatan dapat dilaksanakan seluruh pihak.
"Diharapkan penanganan kesehatan jiwa dapat dilaksanakan secara bersama untuk menyelesaikan masalah kesehatan jiwa di masyarakat," katanya.
Ia juga meminta agar Pemprov Sulbar dan seluruh kabupaten membuat surat keputusan (SK) mengenai TPKJM yang dibentuk.
"Perlu ada SK baik dari pemerintah provinsi dan kabupaten bagi TPKJM yang akan dibentuk sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam penanganan kesehatan jiwa yang dilakukan secara bersama," katanya.
"Dalam rangka menyukseskan program penanganan kesehatan jiwa dan napza, Dinkes Sulbar melakukan rapat koordinasi lintas sektor pemerintah Sulbar," kata Kepala Dinkes Sulbar dr Asran Masdy di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan kegiatan tersebut salah satunya untuk membahas pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).
"TPKJM dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220 Tahun 2002 tentang pedoman umum, tim pembina, tim pengarah dan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat," katanya.
Menurut dia, TPKJM yang akan dibentuk akan melibatkan pemerintah lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS, Dinas Catatan Sipil, TNI serta Polri.
TPKJM juga akan dikembangkan dengan melibatkan pihak swasta lembaga sosial agar penanganan kesehatan dapat dilaksanakan seluruh pihak.
"Diharapkan penanganan kesehatan jiwa dapat dilaksanakan secara bersama untuk menyelesaikan masalah kesehatan jiwa di masyarakat," katanya.
Ia juga meminta agar Pemprov Sulbar dan seluruh kabupaten membuat surat keputusan (SK) mengenai TPKJM yang dibentuk.
"Perlu ada SK baik dari pemerintah provinsi dan kabupaten bagi TPKJM yang akan dibentuk sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam penanganan kesehatan jiwa yang dilakukan secara bersama," katanya.