Makassar (ANTARA) - Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara dan Maluku (Sulselbartramal) mengklaim capaian kepersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Sulsel di atas 80 persen.
"Saat ini jumlah peserta di Sulsel tercatat sebanyak 8.192.429 jiwa atau sudah meng-cover 89 persen penduduk," kata Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, dr Beno Herman di Makassar, Rabu.
Sedangkan untuk cakupan kepesertaan Program JKN-KIS secara nasional telah meng-cover sebanyak 226.796.219 jiwa atau 83 persen dari total penduduk Indonesia.
Cakupan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kepesertaan JKN-KIS ditargetkan bisa mencapai 98 persen pada tahun 2024.
"Untuk itu, diperlukan peran semua pihak termasuk insan pers sebagai mitra strategis BPJS Kesehatan menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat menyukseskan program ini," harap Beno.
Sepanjang Januari-petengahan November tahun 2021, sebut dia, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal telah bekerja sama dengan 927 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama seperti puskesmas, klinik pratama, dokter praktik perorangan dan lainnya.
Selain itu, terdapat 112 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (rumah sakit) yang tersebar di 24 kabupaten kota di Sulsel telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Jumlah pemanfaatan layanan kesehatan sepanjang tahun ini sebesar 9.555.455 kasus, dengan pemanfaatan per hari 37.918 kasus," bebernya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar dr Greisthy E L Borotoding pada kesempatan temu media itu memaparkan aplikasi dan fitur-fitur dalam aplikasi Mobile JKN serta memperkenalkan Care Center 165, dari layanan sebelumnya dan masih digunakan secara paralel di nomor 1500 400.
Fitur yang dapat diakses masyarakat melalui BPJS Kesehatan Care Center antara lain permintaan informasi dan pengaduan; layanan administrasi seperti penambahan anggota keluarga Pekerja Penerima Upah (PPU).
Penyelenggara Negara dan swasta, PBPU, serta BP, pendaftaran bayi baru lahir non PBI Jaminan Kesehatan, peralihan segmen peserta ke PBPU, dan perubahan data
"Aplikasi Mobile JKN ini sangat berguna ditengah teknologi digitalisasi. Semua layanan bisa diakses tanpa harus ke Kantor BPJS Kesehatan, " tambahnya.
"Saat ini jumlah peserta di Sulsel tercatat sebanyak 8.192.429 jiwa atau sudah meng-cover 89 persen penduduk," kata Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, dr Beno Herman di Makassar, Rabu.
Sedangkan untuk cakupan kepesertaan Program JKN-KIS secara nasional telah meng-cover sebanyak 226.796.219 jiwa atau 83 persen dari total penduduk Indonesia.
Cakupan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kepesertaan JKN-KIS ditargetkan bisa mencapai 98 persen pada tahun 2024.
"Untuk itu, diperlukan peran semua pihak termasuk insan pers sebagai mitra strategis BPJS Kesehatan menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat menyukseskan program ini," harap Beno.
Sepanjang Januari-petengahan November tahun 2021, sebut dia, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal telah bekerja sama dengan 927 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama seperti puskesmas, klinik pratama, dokter praktik perorangan dan lainnya.
Selain itu, terdapat 112 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (rumah sakit) yang tersebar di 24 kabupaten kota di Sulsel telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Jumlah pemanfaatan layanan kesehatan sepanjang tahun ini sebesar 9.555.455 kasus, dengan pemanfaatan per hari 37.918 kasus," bebernya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar dr Greisthy E L Borotoding pada kesempatan temu media itu memaparkan aplikasi dan fitur-fitur dalam aplikasi Mobile JKN serta memperkenalkan Care Center 165, dari layanan sebelumnya dan masih digunakan secara paralel di nomor 1500 400.
Fitur yang dapat diakses masyarakat melalui BPJS Kesehatan Care Center antara lain permintaan informasi dan pengaduan; layanan administrasi seperti penambahan anggota keluarga Pekerja Penerima Upah (PPU).
Penyelenggara Negara dan swasta, PBPU, serta BP, pendaftaran bayi baru lahir non PBI Jaminan Kesehatan, peralihan segmen peserta ke PBPU, dan perubahan data
"Aplikasi Mobile JKN ini sangat berguna ditengah teknologi digitalisasi. Semua layanan bisa diakses tanpa harus ke Kantor BPJS Kesehatan, " tambahnya.