Makassar (ANTARA) - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap melanjutkan pembangunan Stadion Mattoangin meski penganggarannya bersifat multiyears atau berkelanjutan dalam beberapa tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) . 

"Mestinya dilanjutkan walaupun sempat terkendala pembangunannya. Kalau kami di Fraksi Golkar meminta pembangunan Stadion Mattoangin dilanjutkan," ujar Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Fachruddin Rangga saat diminta tanggapan di Makassar, Jumat. 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini menuturkan bahwa kendati anggaran yang dialokasikan pada usulan APBD Pokok 2022 untuk kelanjutan pembangunan stadion itu tidak besar, namun paling tidak ada progres yang kelihatan di publik. 

Dia mengakui, semula bantuan anggaran pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diperuntukkan salah satunya renovasi stadion senilai Rp1,16 triliun, namun belakang kandas di tengah jalan, akan tetapi pihaknya berharap pembangunan stadion tetap dilanjutkan. 

Hal senada disampaikan anggota Komisi E DPRD Sulsel Jhon Rende Mangontan. Menurut dia, anggaran yang diajukan Pemprov Sulsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebesar Rp70 miliar untuk kelanjutan pembangunan stadion tersebut sangat minim. 

Sebab, dibutuhkan anggaran minimal Rp300 miliar untuk renovasi walaupun desainnya telah berubah total dari desain awal pada perencanaan menggunakan dana pinjaman PEN dari PT SMI. 

"Saya melihatnya usulan itu sedikit. Kapan selesainya itu stadion, mestinya di usulan minimal Rp120 miliar di awal, ini kan anggarannya multiyear," kata pengusaha asal Toraja ini menambahkan. 

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman saat rapat paripurna menyampaikan bahwa pembangunan Stadion tersebut telah menghabiskan anggaran Rp22,3 miliar untuk penyusunan dokumen dan perencanaan sejak tahun 2019 hingga 2020 bersumber dari APBD tahun 2019-2020.

Untuk prakiraan kebutuhan anggaran pembangunan sesuai Detail Engineering Design (DED) sebesar Rp1,3 triliun, tahapan saat ini memasuki persiapan lelang konstruksi. 

Kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan anggaran melalui skema Pembiayaan Pinjaman Daerah dengan jumlah besar sebagai konsekwensinya. 

"Dengan sumber pendanaan melalui Skema Pinjaman Daerah di khawatirkan akan membebani pembiayaan karena beban pengembalian pinjaman beserta bunganya akan di biayai dari APBD selama kurun waktu yang telah ditetapkan melalui perjanjian antara Pimpinan Daerah dan PT. SMI," paparnya. 

Pewarta : M Darwin Fatir
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024