Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan Pemprov Sulsel akan segera mendorong sinergi kabupaten/kota untuk mendukung tugas dan peran Ditjen Bea dan Cukai Sulsel di daerah.
Hal itu disampaikan Abdul Hayat saat dilakukan pemusnahan barang milik negara oleh Dewan Bea Cukai Sulawesi Selatan di kawasan Kantor Perbendaharaan Negara Makassar, Selasa.
Ia mengatakan perlu adanya komitmen bersama, sehingga kasus jual beli barang ilegal bisa ditekan bahkan dicegah di lapangan.
Di sisi lain, lanjutnya, juga dapat mendorong penerimaan negara dari bea dan cukai atas barang-barang yang ditransaksikan diperoleh secara sah.
Dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam bersinergi di lapangan, kata Abdul Hayat, setidaknya ada tiga hal utama yang harus dilaksanakan.
Pertama, penegakan hukum (law enforcement), kedua terkait kesehatan yang sangat berpengaruh dalam pembangunan dan pembangunan ekonomi.
Baca juga: DJBC Sulawesi Bagian Selatan musnahkan rokok ilegal senilai Rp5,1 miliar
Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, seperti mendukung UKM, ujarnya.
Hal ini dianggap penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi baru, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi lokal pada khususnya.
Hal itu disampaikan Abdul Hayat saat dilakukan pemusnahan barang milik negara oleh Dewan Bea Cukai Sulawesi Selatan di kawasan Kantor Perbendaharaan Negara Makassar, Selasa.
Ia mengatakan perlu adanya komitmen bersama, sehingga kasus jual beli barang ilegal bisa ditekan bahkan dicegah di lapangan.
Di sisi lain, lanjutnya, juga dapat mendorong penerimaan negara dari bea dan cukai atas barang-barang yang ditransaksikan diperoleh secara sah.
Dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam bersinergi di lapangan, kata Abdul Hayat, setidaknya ada tiga hal utama yang harus dilaksanakan.
Pertama, penegakan hukum (law enforcement), kedua terkait kesehatan yang sangat berpengaruh dalam pembangunan dan pembangunan ekonomi.
Baca juga: DJBC Sulawesi Bagian Selatan musnahkan rokok ilegal senilai Rp5,1 miliar
Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, seperti mendukung UKM, ujarnya.
Hal ini dianggap penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi baru, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi lokal pada khususnya.