Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan sekitar 34 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia menjadi prioritas dalam pembangunan berketahanan iklim.
"Sebanyak 34 persen kabupaten/kota di Indonesia itu perlu diprioritaskan dalam mengurangi risiko perubahan iklim melalui pembangunan berketahanan iklim," kata Arifin dalam diskusi bertema membangun ketahanan komunitas pesisir yang diselenggarakan BNPB, di Jakarta, Kamis.
Arifin menjelaskan bahwa 176 dari total 514 kabupaten/kota itu mengalami ancaman tidak hanya karena naiknya permukaan air laut akibat menghangatnya suhu permukaan bumi. Terdapat beberapa lokasi yang berpotensi mengalami penurunan tanah, baik karena pergerakan alami maupun akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.
Dia memberikan contoh bagaimana kajian menemukan rata-rata penurunan muka tanah di Pulau Jawa berada dalam rentang 1-15 centimeter per tahun dan berpotensi meningkatkan genangan dalam kisaran 5-200 centimeter.
Pembangunan berketahanan iklim sendiri fokus pada empat isu prioritas untuk menekan potensi kerugian Rp544,9 triliun yang disebabkan perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi selama 2020-2024 bila tidak dilakukan intervensi. Sektor-sektor itu antara lain kelautan dan pesisir, air, pertanian serta kesehatan.
Bappenas sendiri telah mengusulkan penguatan sistem ketahanan bencana yang merupakan transformasi dari sistem penanggulangan bencana untuk lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan ketahanan nasional.
"Pembangunan berketahanan iklim merupakan gabungan antara upaya adaptasi dan peningkatan ketahanan untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi dan ekologi," jelasnya.
"Sebanyak 34 persen kabupaten/kota di Indonesia itu perlu diprioritaskan dalam mengurangi risiko perubahan iklim melalui pembangunan berketahanan iklim," kata Arifin dalam diskusi bertema membangun ketahanan komunitas pesisir yang diselenggarakan BNPB, di Jakarta, Kamis.
Arifin menjelaskan bahwa 176 dari total 514 kabupaten/kota itu mengalami ancaman tidak hanya karena naiknya permukaan air laut akibat menghangatnya suhu permukaan bumi. Terdapat beberapa lokasi yang berpotensi mengalami penurunan tanah, baik karena pergerakan alami maupun akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.
Dia memberikan contoh bagaimana kajian menemukan rata-rata penurunan muka tanah di Pulau Jawa berada dalam rentang 1-15 centimeter per tahun dan berpotensi meningkatkan genangan dalam kisaran 5-200 centimeter.
Pembangunan berketahanan iklim sendiri fokus pada empat isu prioritas untuk menekan potensi kerugian Rp544,9 triliun yang disebabkan perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi selama 2020-2024 bila tidak dilakukan intervensi. Sektor-sektor itu antara lain kelautan dan pesisir, air, pertanian serta kesehatan.
Bappenas sendiri telah mengusulkan penguatan sistem ketahanan bencana yang merupakan transformasi dari sistem penanggulangan bencana untuk lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan ketahanan nasional.
"Pembangunan berketahanan iklim merupakan gabungan antara upaya adaptasi dan peningkatan ketahanan untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi dan ekologi," jelasnya.