Makassar (ANTARA News) - Anggota DPR RI Komisi IV Bidang Pertanian dan Kehutanan Muhammad Jafar Hafsah mengatakan, dibutuhkan suntikan anggaran dari APBN untuk memperbaiki manajemen dan modernisasi pabrik milik PTPN XIV.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR tersebut saat kunjungan kerja di Makassar, Kamis, mengatakan, sulit mengharapkan anggaran internal mengingat perusahaan ini selalu mengalami devisit keuangan setiap tahun. Padahal perusahaan pergulaan ini, sejak awal telah ditetapkan sebagai penyandang kebutuhan gula di Kawasan Timur Indonesia.
"Butuh suntikan dana segar dari APBN dan internal perusahaan. Sejak awal perusahaan untuk konsesi KTI untuk semua komoditas. Kalau dikelola dengan professional, mestinya bisa menghasilkan laba besar," katanya.
Sebelumnya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) telah meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV mengoptimalkan produksi gula lokal untuk memenuhi kebutuhan Sulsel 120 ton gula pasir per tahun
"Pabrik ini hanya menghasilkan 80 ribu ton, sangat tidak optimal. Swasta saja bisa untung dari perkebunan gula dengan teknologi yang minimalis," kata Wakil Sekertaris Jenderal HKTI Kamhar Lakumani.
Produksi tersebut, kata dia, berasal dari pengoperasian Pabrik Gula Takalar serta Arasoe dan Camming di Kabupaten Bone yang berproduksi rata-rata 60-80 ribu ton per tahun.
Menurutnya, sebagai pabrik peninggalan kolonial sudah waktunya dilakukan reformasi perluasan lahan tanam, modernisasi mesin, peningkatan varitas bibit dan perombakan manajemen produksi.
Terutama lahan dan produksi yang harus mencapai rendemen tebu 8-9 persen. Selama ini rendemen tanaman sangat rendah dikisaran 7-7,4 persen yang tidak mampu mendongkrak produksi.
"Gula ini merupakan peninggalan kolonial yang dulu terkenal seantero dunia. Namun heran kalau sekarang kita tak mampu meningkatkan produksi," katanya. (T.KR-AAT/S016)
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR tersebut saat kunjungan kerja di Makassar, Kamis, mengatakan, sulit mengharapkan anggaran internal mengingat perusahaan ini selalu mengalami devisit keuangan setiap tahun. Padahal perusahaan pergulaan ini, sejak awal telah ditetapkan sebagai penyandang kebutuhan gula di Kawasan Timur Indonesia.
"Butuh suntikan dana segar dari APBN dan internal perusahaan. Sejak awal perusahaan untuk konsesi KTI untuk semua komoditas. Kalau dikelola dengan professional, mestinya bisa menghasilkan laba besar," katanya.
Sebelumnya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) telah meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV mengoptimalkan produksi gula lokal untuk memenuhi kebutuhan Sulsel 120 ton gula pasir per tahun
"Pabrik ini hanya menghasilkan 80 ribu ton, sangat tidak optimal. Swasta saja bisa untung dari perkebunan gula dengan teknologi yang minimalis," kata Wakil Sekertaris Jenderal HKTI Kamhar Lakumani.
Produksi tersebut, kata dia, berasal dari pengoperasian Pabrik Gula Takalar serta Arasoe dan Camming di Kabupaten Bone yang berproduksi rata-rata 60-80 ribu ton per tahun.
Menurutnya, sebagai pabrik peninggalan kolonial sudah waktunya dilakukan reformasi perluasan lahan tanam, modernisasi mesin, peningkatan varitas bibit dan perombakan manajemen produksi.
Terutama lahan dan produksi yang harus mencapai rendemen tebu 8-9 persen. Selama ini rendemen tanaman sangat rendah dikisaran 7-7,4 persen yang tidak mampu mendongkrak produksi.
"Gula ini merupakan peninggalan kolonial yang dulu terkenal seantero dunia. Namun heran kalau sekarang kita tak mampu meningkatkan produksi," katanya. (T.KR-AAT/S016)