Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan, Syaiful mengatakan anggaran infrastruktur perkeretaapian di daerah itu pada 2022 sebesar Rp512,9 miliar.
"Tahun ini disiapkan anggaran dari APBN bagi infrastruktur perkeretaapian Sulsel dengan total nilai Rp512,9 miliar," kata Syaiful di Makassar, Rabu.
Ia menjelaskan, nilai anggaran tahun ini lebih besar dari 2021. Pemerintah pusat pada tahun menyiapkan anggaran sebesar Rp421,2 miliar.
"Dari anggaran tersebut, telah tersalurkan sebesar Rp411,79 miliar atau 99,79 persen dari total pagu 2021," katanya.
Baca juga: Kepala BPKA optimistis tuntaskan proyek kereta api di Sulsel
Baca juga: Dirjen Perkeretaapian : Pengadaan lahan jalur kereta api di Barru Sulsel capai 100 persen
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Asep Wawan, mengatakan untuk proses pencarian anggaran tentunya tergantung dari satuan kerja (satker) proyek perkeretaapian Sulsel.
Pihak satker yang memiliki kewenangan untuk mempersiapkan kebutuhan anggaran barang dan jasa, untuk menentukan fisik dan non fisik.
"Dari sejak DIPA diterima satker, maka sudah bisa melakukan pengadaan. Adapun untuk dokumen penganggarannya sudah siap," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Provinsi Sulawesi Selatan Andi Amanna Gappa mengaku optimistis bahwa proyek jalur kereta api Trans Sulawesi trayek Kota Makassar-Parepare sepanjang 150 kilometer dapat segera dituntaskan.
Meski baru menjabat sebagai pimpinan BPKA Sulsel, dia merasa optimistis untuk persoalan pembebasan lahan warga yang masih tersisa 3,5 kilometer bisa dituntaskan dengan cara-cara presuasif.
"Tahun ini disiapkan anggaran dari APBN bagi infrastruktur perkeretaapian Sulsel dengan total nilai Rp512,9 miliar," kata Syaiful di Makassar, Rabu.
Ia menjelaskan, nilai anggaran tahun ini lebih besar dari 2021. Pemerintah pusat pada tahun menyiapkan anggaran sebesar Rp421,2 miliar.
"Dari anggaran tersebut, telah tersalurkan sebesar Rp411,79 miliar atau 99,79 persen dari total pagu 2021," katanya.
Baca juga: Kepala BPKA optimistis tuntaskan proyek kereta api di Sulsel
Baca juga: Dirjen Perkeretaapian : Pengadaan lahan jalur kereta api di Barru Sulsel capai 100 persen
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Asep Wawan, mengatakan untuk proses pencarian anggaran tentunya tergantung dari satuan kerja (satker) proyek perkeretaapian Sulsel.
Pihak satker yang memiliki kewenangan untuk mempersiapkan kebutuhan anggaran barang dan jasa, untuk menentukan fisik dan non fisik.
"Dari sejak DIPA diterima satker, maka sudah bisa melakukan pengadaan. Adapun untuk dokumen penganggarannya sudah siap," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Provinsi Sulawesi Selatan Andi Amanna Gappa mengaku optimistis bahwa proyek jalur kereta api Trans Sulawesi trayek Kota Makassar-Parepare sepanjang 150 kilometer dapat segera dituntaskan.
Meski baru menjabat sebagai pimpinan BPKA Sulsel, dia merasa optimistis untuk persoalan pembebasan lahan warga yang masih tersisa 3,5 kilometer bisa dituntaskan dengan cara-cara presuasif.