Mamuju (ANTARA) - Organisasi Kemasyarakatan Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) Provinsi Sulbar meminta agar investasi yang masuk di Sulbar untuk menyambut ibu kota negara baru (IKN) dilaksanakan ramah lingkungan.
“FPPS meminta agar investasi yang akan masuk ke Sulbar sebagai daerah pendukung IKN dilaksanakan secara ramah lingkungan,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat FPPS Sulbar Nirwansyah Sip di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan UU IKN sudah disahkan, dan pemerintah sedang mempersiapkan diri untuk membangun IKN di Provinsi Kaltim dan akan berdampak pada pembangunan di Sulsel.
“Sulbar akan menjadi tulang punggung IKN dan tentunya banyak investasi yang akan masuk untuk memenuhi kebutuhan IKN, sehingga pemerintah juga harus memantau investasi agar tidak merusak lingkungan yang dapat merugikan semua pihak,” ujarnya.
Dikatakannya, pembangunan harus mengutamakan kepentingan masyarakat di daerah, dan investasi yang akan masuk ke Sulbar harus berdampak positif bagi pembangunan di daerah.
Ia berharap agar sumber daya alam di Sulbar tidak dieksploitasi secara berlebihan, tetapi harus tetap mengedepankan aspek pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
Ia menyampaikan FPPS di Sulbar akan mengawal segala bentuk investasi yang ada di Sulbar, dan akan mendukung seluruh untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah serta tidak merusak lingkungan dan lingkungan.
Sementara itu, Sekda Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan dengan berlakunya UU IKN akan meningkatkan investasi di Sulbar, terutama di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan.
“Sulbar akan menjadi daerah pendukung IKN, sehingga pemerintah pusat diminta membangun infrastruktur untuk mendukung kebutuhan Sulbar menjadi penunjang IKN,” ujarnya.
“FPPS meminta agar investasi yang akan masuk ke Sulbar sebagai daerah pendukung IKN dilaksanakan secara ramah lingkungan,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat FPPS Sulbar Nirwansyah Sip di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan UU IKN sudah disahkan, dan pemerintah sedang mempersiapkan diri untuk membangun IKN di Provinsi Kaltim dan akan berdampak pada pembangunan di Sulsel.
“Sulbar akan menjadi tulang punggung IKN dan tentunya banyak investasi yang akan masuk untuk memenuhi kebutuhan IKN, sehingga pemerintah juga harus memantau investasi agar tidak merusak lingkungan yang dapat merugikan semua pihak,” ujarnya.
Dikatakannya, pembangunan harus mengutamakan kepentingan masyarakat di daerah, dan investasi yang akan masuk ke Sulbar harus berdampak positif bagi pembangunan di daerah.
Ia berharap agar sumber daya alam di Sulbar tidak dieksploitasi secara berlebihan, tetapi harus tetap mengedepankan aspek pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
Ia menyampaikan FPPS di Sulbar akan mengawal segala bentuk investasi yang ada di Sulbar, dan akan mendukung seluruh untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah serta tidak merusak lingkungan dan lingkungan.
Sementara itu, Sekda Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan dengan berlakunya UU IKN akan meningkatkan investasi di Sulbar, terutama di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan.
“Sulbar akan menjadi daerah pendukung IKN, sehingga pemerintah pusat diminta membangun infrastruktur untuk mendukung kebutuhan Sulbar menjadi penunjang IKN,” ujarnya.