Makassar (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memaparkan berbagai capaian kinerja pembangunan Sulsel dihadapan gubernur se-Indonesia pada Rapat Kerja bersama secara virtual, Senin.
Raker yang fokus membahas evaluasi program strategis kegiatan pemerintah daerah itu dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Ketua KPK RI, Firli Bahuri, dan Kepala LKPP RI Abdullah Azwar Anas serta Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia.
Plt Gubernur menjelaskan, pencapaian kinerja pembangunan Sulsel tahun 2021 diantaranya pencapaian indikator makro pembangunan yang meliputi ekonomi Sulsel triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 persen (y-on-y).
Tingkat kemiskinan mengalami penurunan hingga berada pada angka 8,53 persen, inflasi 2,40 persen (tahun kalender Januari-Desember), tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,72 persen (Agustus 2021), indeks pembangunan manusia (IPM) 72,24 persen.
"Tentu kita berharap program strategis kita di tahun 2022 ini bisa berjalan lancar, khususnya dalam pemulihan ekonomi yang akan berdampak pada perputaran perekonomian masyarakat," ujar Andi Sudirman.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam arahannya mengingatkan beberapa faktor terjadinya korupsi adalah sistem, integritas dan budaya (culture). Tito mengingatkan untuk menghindari praktik-praktik korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, korupsi merupakan kejahatan yang serius. Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara, tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia.
Firli mengaku, sebagai kepala daerah memiliki lima peran penting. Yakni mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.
Termasuk menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
Kepala LKPP RI, Abdullah Azwar Anas menyampaikan orientasi LKPP memudahkan stakeholder dalam menjalankan/mengakses belanja pemerintah, terutama untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM-Koperasi.
" LKBB adalah satu-satunya lembaga pemerintah dengan tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah," imbuhnya.
Raker yang fokus membahas evaluasi program strategis kegiatan pemerintah daerah itu dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Ketua KPK RI, Firli Bahuri, dan Kepala LKPP RI Abdullah Azwar Anas serta Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia.
Plt Gubernur menjelaskan, pencapaian kinerja pembangunan Sulsel tahun 2021 diantaranya pencapaian indikator makro pembangunan yang meliputi ekonomi Sulsel triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 persen (y-on-y).
Tingkat kemiskinan mengalami penurunan hingga berada pada angka 8,53 persen, inflasi 2,40 persen (tahun kalender Januari-Desember), tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,72 persen (Agustus 2021), indeks pembangunan manusia (IPM) 72,24 persen.
"Tentu kita berharap program strategis kita di tahun 2022 ini bisa berjalan lancar, khususnya dalam pemulihan ekonomi yang akan berdampak pada perputaran perekonomian masyarakat," ujar Andi Sudirman.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam arahannya mengingatkan beberapa faktor terjadinya korupsi adalah sistem, integritas dan budaya (culture). Tito mengingatkan untuk menghindari praktik-praktik korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, korupsi merupakan kejahatan yang serius. Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara, tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia.
Firli mengaku, sebagai kepala daerah memiliki lima peran penting. Yakni mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.
Termasuk menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
Kepala LKPP RI, Abdullah Azwar Anas menyampaikan orientasi LKPP memudahkan stakeholder dalam menjalankan/mengakses belanja pemerintah, terutama untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM-Koperasi.
" LKBB adalah satu-satunya lembaga pemerintah dengan tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah," imbuhnya.