Makassar (ANTARA News) - Direktur eksekutif Jurnal Celebes Mustam Arif mengatakan, pemerintah belum serius mengantisipasi bencana alam, karena masih sangat minim membuat kontigensi bencana.
"Itu terbukti dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, baru Kabupaten Maros yang memiliki kontigensi bencana," kata Mustam di Makassar, Sabtu.
Menurut aktivis lingkungan ini, kontigensi bencana itu sangat penting, karena selain dapat menunjukkan peta lokasi yang rawan bencana, juga memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana.
Dia mengatakan, melalui kontigensi itu pula akan memberikan informasi nomor telepon atau pihak yang dapat dihubungi ketika ada tanda-tanda bencana akan terjadi.
Pemerintah daerah juga dinilai penting memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang upaya penanganan bencana, termasuk pasca terjadi bencana.
"Kebanyakan di lapangan, pemerintah daerah baru bergerak pascabencana, padahal yang lebih utama sebenarnya pengantisipasian bencana," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dia mengimbau kepada pemerintah terkait khususnya yang memiliki hirarki lebih tinggi untuk dapat bersikap tegas pada pemerintah dibawahnya yang belum memiliki kontigensi bencana.
Apalagi pemerintah daerah yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sama sekali seperti Pemkab Tana Toraja, Soppeng, Jeneponto dan Pemkot Parepare. (T.S036/S006)
"Itu terbukti dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, baru Kabupaten Maros yang memiliki kontigensi bencana," kata Mustam di Makassar, Sabtu.
Menurut aktivis lingkungan ini, kontigensi bencana itu sangat penting, karena selain dapat menunjukkan peta lokasi yang rawan bencana, juga memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana.
Dia mengatakan, melalui kontigensi itu pula akan memberikan informasi nomor telepon atau pihak yang dapat dihubungi ketika ada tanda-tanda bencana akan terjadi.
Pemerintah daerah juga dinilai penting memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang upaya penanganan bencana, termasuk pasca terjadi bencana.
"Kebanyakan di lapangan, pemerintah daerah baru bergerak pascabencana, padahal yang lebih utama sebenarnya pengantisipasian bencana," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dia mengimbau kepada pemerintah terkait khususnya yang memiliki hirarki lebih tinggi untuk dapat bersikap tegas pada pemerintah dibawahnya yang belum memiliki kontigensi bencana.
Apalagi pemerintah daerah yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sama sekali seperti Pemkab Tana Toraja, Soppeng, Jeneponto dan Pemkot Parepare. (T.S036/S006)