Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa penentuan tanggal Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Amerika Serikat dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara bukan terkait politik.
“Ini hanya masalah scheduling, tidak ada masalah politik. Saya khawatir ada interpretasi macam-macam,” kata Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu Achmad Rizal Purnama dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.
AS telah mengumumkan tanggal untuk KTT tersebut pada 28-29 Maret mendatang, namun Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyebutkan bahwa pertemuan puncak itu ditunda lantaran beberapa pemimpin ASEAN tidak dapat menghadirinya.
Kamboja adalah Ketua ASEAN saat ini.
Rizal mengatakan penentuan tanggal saat ini tengah diproses di internal ASEAN, dalam hal ini Indonesia menjadi koordinator yang memfasilitasi diskusi tersebut.
Selain tanggal, ujarnya, ada berbagai substansi yang akan dibahas termasuk program-program dalam KTT itu.
“Proses konsultasi bukan hanya melibatkan tingkat pejabat, melainkan pula melibatkan langsung Menlu semua negara ASEAN,” katanya.
Dia mengakui bahwa 28-29 Maret adalah jadwal yang sulit karena beberapa pemimpin negara ASEAN harus menjalani agenda lain.
“Karena sudah conflicting dengan agenda-agenda lain. Memang tidak mudah, biasa di Kemlu kalau kita menentukan tanggal summit, apalagi melibatkan semua kepala negara bukan suatu yang mudah,” ujarnya.
Rizal mengatakan saat ini Menlu Retno terus berkomunikasi dengan mitranya di AS serta dengan seluruh Menlu ASEAN untuk memastikan tanggal tersebut.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada tanggal yang bisa dipastikan yang memungkinkan AS dan ASEAN untuk hadir dan menuju summit baik program maupun outcome bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Desember pertemuan puncak itu diharapkan untuk membahas krisis yang disebabkan oleh kudeta militer tahun lalu di Myanmar dan masalah-masalah seperti pemulihan pandemi, perubahan iklim, investasi dan infrastruktur.
Amerika Serikat mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya bermaksud untuk mengikuti jejak ASEAN dengan mengundang perwakilan nonpolitik dari Myanmar, negara yang diperintah militer, ke pertemuan puncak itu.