Makassar (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar bekerjasama Pusat Pengendalian Mutu BKIPM menggelar harmonisasi sistem penjaminan mutu produk perikanan di Makassar, Selasa.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam memahami konsep Quality Assurance sehingga mampu memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu-hilir untuk mendorong peningkatan ekspor ke negara tujuan.
Plt Kepala BKIPM Hari Maryadi di Makassar, menyampaikan, sebagai penjamin mutu, BKIPM harus mampu memastikan keamanan produk perikanan dari hulu sampai hilir sehingga dapat dikonsumsi dengan aman.
Selain itu, BKIPM senantiasa terus mendorong peningkatan ekspor melalui pelayanan sertifikasi yang cepat, murah, mudah diakses, transparan dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat tiga program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Yaitu penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dan pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal.
Untuk memperlancar ekspor komoditi perikanan, Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara tujuan ekspor dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), diantaranya dengan Uni Eropa, China, Kanada, Rusia, Vietnam, Korea dan Arab Saudi.
Saat ini, produk perikanan Indonesia telah diterima di 171 negara.
Salah satu kunci keberhasilan keberterimaan produk perikanan Indonesia adalah adanya harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam memahami konsep Quality Assurance sehingga mampu memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu-hilir untuk mendorong peningkatan ekspor ke negara tujuan.
Plt Kepala BKIPM Hari Maryadi di Makassar, menyampaikan, sebagai penjamin mutu, BKIPM harus mampu memastikan keamanan produk perikanan dari hulu sampai hilir sehingga dapat dikonsumsi dengan aman.
Selain itu, BKIPM senantiasa terus mendorong peningkatan ekspor melalui pelayanan sertifikasi yang cepat, murah, mudah diakses, transparan dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat tiga program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Yaitu penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dan pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal.
Untuk memperlancar ekspor komoditi perikanan, Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara tujuan ekspor dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), diantaranya dengan Uni Eropa, China, Kanada, Rusia, Vietnam, Korea dan Arab Saudi.
Saat ini, produk perikanan Indonesia telah diterima di 171 negara.
Salah satu kunci keberhasilan keberterimaan produk perikanan Indonesia adalah adanya harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor.