Mamuju (ANTARA News) - Lima bupati di Provinsi Sulawesi Barat berjanji tidak akan melakukan korupsi saat menandatangani Pakta Integritas mewujudkan reformasi birokrasi.
Menetri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, menandatangani pakta integritas bersama Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dan lima Bupati di Provinsi Sulbar, mewujudkan reformasi birokrasi, di Mamuju, Kamis.
Dalam pakta integritas itu berisi empat poin yang diantaranya Gubernur dan Bupati di Sulbar tidak akan melakukan tindak pidana korupsi dan pro aktif dalam upaya pemberantasan dan pencegahannya.
Kemudian dalam menjalankan pemerintahan Gubernur dan Bupati di Sulbar akan transparan serta bekerja efektif dan efisien kemudian akuntabel menjalankan pemerintahan, agar dapat terwujud pemerintahan berwibawa.
Pakta integritas itu juga berisi kesepakatan bahwa pemerintah di Sulbar akan melaksanakan dan mematuhi aturan undang undang dalam melaksanakan pemerintahan yang dipimpinnya.
Selain itu mereka berjanji akan bertanggung jawab dalam mencapai target pembangunan yang ingin dicapai demi pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah.
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengatakan, pemerintah di Sulbar akan berkomitmen menjalankan fakta integritas tersebut dan akan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Pemprov Sulbar yang memiliki luas wilayah sekitar 17 ribu kilometer persegi dengan luas laut mencapai 20 ribu kilometer persegi akan menjalankan pembangunan dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat,"katanya.
Ia meminta pemerintah di daerah yakni bupati di lima Kabupaten di Sulbar juga dapat berkomitmen menjalankan pakta integritas untuk memaksimalkan pelayanan pemerintahan untuk masyarakat dan menyukseskan program reformasi birokrasi yang diprogramkan pemerintah ditingkat pusat. (T.KR-MFH/S016)
Menetri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, menandatangani pakta integritas bersama Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dan lima Bupati di Provinsi Sulbar, mewujudkan reformasi birokrasi, di Mamuju, Kamis.
Dalam pakta integritas itu berisi empat poin yang diantaranya Gubernur dan Bupati di Sulbar tidak akan melakukan tindak pidana korupsi dan pro aktif dalam upaya pemberantasan dan pencegahannya.
Kemudian dalam menjalankan pemerintahan Gubernur dan Bupati di Sulbar akan transparan serta bekerja efektif dan efisien kemudian akuntabel menjalankan pemerintahan, agar dapat terwujud pemerintahan berwibawa.
Pakta integritas itu juga berisi kesepakatan bahwa pemerintah di Sulbar akan melaksanakan dan mematuhi aturan undang undang dalam melaksanakan pemerintahan yang dipimpinnya.
Selain itu mereka berjanji akan bertanggung jawab dalam mencapai target pembangunan yang ingin dicapai demi pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah.
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengatakan, pemerintah di Sulbar akan berkomitmen menjalankan fakta integritas tersebut dan akan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Pemprov Sulbar yang memiliki luas wilayah sekitar 17 ribu kilometer persegi dengan luas laut mencapai 20 ribu kilometer persegi akan menjalankan pembangunan dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat,"katanya.
Ia meminta pemerintah di daerah yakni bupati di lima Kabupaten di Sulbar juga dapat berkomitmen menjalankan pakta integritas untuk memaksimalkan pelayanan pemerintahan untuk masyarakat dan menyukseskan program reformasi birokrasi yang diprogramkan pemerintah ditingkat pusat. (T.KR-MFH/S016)