Mamuju (ANTARA News) - Bupati Mamuju Sulawesi Barat Suhardi Duka menghendaki percepatan pembentukan daerah otonom baru yakni Kabupaten Mamuju Tengah sebelum pembentukan Mamuju sebagai kota madya.
"Perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi kota madya memang mutlak untuk kita dorong. Namun, saya cenderung menghendaki dengan mendahulukan pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah memisahkan diri dari induknya Kabupaten Mamuju," kata Suhardi Duka di Mamuju, Sabtu.
Menurut dia, upaya perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi kota madya sesuatu hal yang mutlak dilakukan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
"Mamuju sebagai ibukota provinsi cepat atau lambat pasti statusnya berubah. Namun untuk sekarang akan lebih baik kita dorong percepatan pemakaran Mamuju Tengah Mateng," katanya.
Bupati menyampaikan, pernyataan para anggota DPRD Sulbar yang menganggap bahwa Pemkab Mamuju tak serius mendorong perubahan status menjadi kota madya sangat keliru.
Tudingan teman-teman di DPRD Sulbar bahwa Pemkab Mamuju tidak serius mengurus perubahan status menjadi kota madya dianggapnya kurang wajar.
Ia mengatakan, perubahan status Mamuju menjadi kota madya akan tetap terjadi, namun pemekaran Mamuju Tengah (Mateng) paling mendesak untuk memenuhi keinginan masyarakat yang ada di lima kecamatan yang masuk dalam wilayah pemekaran.
Dia menjelaskan, jika pemkab memaksakan mendahulukan perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi kota madya, pemekaran Mateng berpotensi dilaksanakan tujuh tahun setelah perubahan status kota madya.
(T.KR-ACO/S023)
"Perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi kota madya memang mutlak untuk kita dorong. Namun, saya cenderung menghendaki dengan mendahulukan pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah memisahkan diri dari induknya Kabupaten Mamuju," kata Suhardi Duka di Mamuju, Sabtu.
Menurut dia, upaya perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi kota madya sesuatu hal yang mutlak dilakukan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
"Mamuju sebagai ibukota provinsi cepat atau lambat pasti statusnya berubah. Namun untuk sekarang akan lebih baik kita dorong percepatan pemakaran Mamuju Tengah Mateng," katanya.
Bupati menyampaikan, pernyataan para anggota DPRD Sulbar yang menganggap bahwa Pemkab Mamuju tak serius mendorong perubahan status menjadi kota madya sangat keliru.
Tudingan teman-teman di DPRD Sulbar bahwa Pemkab Mamuju tidak serius mengurus perubahan status menjadi kota madya dianggapnya kurang wajar.
Ia mengatakan, perubahan status Mamuju menjadi kota madya akan tetap terjadi, namun pemekaran Mamuju Tengah (Mateng) paling mendesak untuk memenuhi keinginan masyarakat yang ada di lima kecamatan yang masuk dalam wilayah pemekaran.
Dia menjelaskan, jika pemkab memaksakan mendahulukan perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi kota madya, pemekaran Mateng berpotensi dilaksanakan tujuh tahun setelah perubahan status kota madya.
(T.KR-ACO/S023)