Makassar (ANTARA News) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memilih 33 provinsi serta 33 kabupaten dan kota sebagai "pilot project" pada 2012.
"Akan ditetapkan 33 provinsi dan 33 kabupaten dan 33 kota sebagai "pilot project" pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Menteri PAN-RB Azwar Abubakar di Makassar, Senin, pada pembukaan rapat kerja sosialisasi reformasi birokrasi pada pemerintah regional III, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua.
Ia mengatakan secara umum terdapat tiga masalah pelaksanaan reformasi birokrasi yakni, birokrasi itu sendiri, korupsi dan infrastruktur.
Hal lain yang menjadi perhatian dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jumlah anggaran belanja pegawai yang masih tinggi. Ia berencana untuk mengusulkan pengurangan anggaran belanja pegawai sebesar 10 persen.
Kementerian PAN-RB telah menyusun sembilan program percepatan reformasi birokrasi yakni penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi calon PNS secara terbuka, profesionalisasi PNS, pengembangan sistem elektronik pemerintah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga kota, yakni di Kota Pekanbaru untuk regional I, Kota Mataram untuk regional II dan Kota Makassar untuk regional III.
Rapat kerja sosialisasi reformasi birokrasi pada pemerintah regional III, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini diikuti oleh 400 peserta, terdiri atas sekretaris daerah dan kepala badan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, kabupaten dan kota. (T.KR-RY/Z003)
"Akan ditetapkan 33 provinsi dan 33 kabupaten dan 33 kota sebagai "pilot project" pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Menteri PAN-RB Azwar Abubakar di Makassar, Senin, pada pembukaan rapat kerja sosialisasi reformasi birokrasi pada pemerintah regional III, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua.
Ia mengatakan secara umum terdapat tiga masalah pelaksanaan reformasi birokrasi yakni, birokrasi itu sendiri, korupsi dan infrastruktur.
Dari sisi birokrasi, masih banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, tidak jelas multi tafsir dan masih terjadi penumpukan kewenangan.
Hal lain yang menjadi perhatian dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jumlah anggaran belanja pegawai yang masih tinggi. Ia berencana untuk mengusulkan pengurangan anggaran belanja pegawai sebesar 10 persen.
Kementerian PAN-RB telah menyusun sembilan program percepatan reformasi birokrasi yakni penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi calon PNS secara terbuka, profesionalisasi PNS, pengembangan sistem elektronik pemerintah.
Selain itu, peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, efisiensi penggunaan fasilitas, prasarana dan sarana PNS.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga kota, yakni di Kota Pekanbaru untuk regional I, Kota Mataram untuk regional II dan Kota Makassar untuk regional III.
Rapat kerja sosialisasi reformasi birokrasi pada pemerintah regional III, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini diikuti oleh 400 peserta, terdiri atas sekretaris daerah dan kepala badan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, kabupaten dan kota. (T.KR-RY/Z003)