"Jurnalis sangat mudah disusupi sebab profesinya bersentuhan langsung dengan berbagai kepentingan baik negara, swasta dan masyarakat," katanya pada pelantikan Pengda PJI Sulawesi Selatan, di Makassar, Sabtu.
"Sebaiknya PJI di Sulsel tidak mengandalkan dan mengunakan anggaran pemerintah (APBD). Sebab, rawan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dari segi pelaporan," paparnya.
Jurnalis Pembela HAM di Aceh ini menyarankan, sebaiknya Pengda PJI Sulsel tidak masuk dalam sistem pemerintahan apalagi berharap mendapat bantuan APBD. Hal itu sangat memungkinkan adanya pengadaian idealisme sehingga berita bisa saja berpengaruh.
Sebelumnya, Makassar ditunjuk menjadi tuan rumah rapat konsolidasi pengurus daerah Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) secara nasional yang dilaksanakan pada 5 - 6 Mei 2012.
"Mereka akan membahas mengenai program kerja dan strategi PJI kedepannya, makanya pengurus pusat mengumpulkan seluruh ketua pengda se-Indonesia untuk bertemu di Makassar," kata Jumadi.
Pengajar Lembaga Pendidikan Jurnalistik (LPJ) Manai Sophiaan ini juga memberikan apresiasi sekaitan kegiatan ini akan dirangkaikan dengan pelantikan dan pengukuhan Pengda PJI Sulsel Periode 2011 - 2016.
Dia berharap, pengukuhan ini akan memberikan dorongan kepada pengurus daerah untuk bisa melakukan terobosan-terobosan pengelolaan organisasi pers yang lebih solid dalam menjalankan profesi.
Ketua Umum Pengurus Pusat PJI, Ismed Hasan Putro hadir memimpin rapat konsolidasi nasional itu, untuk membahas gagasan-gagasan PJI sebagai organisasi independen
Dalam kesempatan itu PJI Sulsel meluncurkan website www.pjisulsel.org yang akan menjadi wadah pengurus untuk berinteraksi dan mengupdate informasi sekaitan kegiatan-kegiatan organisasi.
Bank Indonesia juga memberikan dukungan dalam kegiatan ini dengan menggelar Workshop Jurnalistik-Perbankan, yang akan membahas arah dan kebijakan BI dalam Perlindungan Nasabah Perbankan. (T.KR-DF/S016)