Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Dading Gunadi mengatakan Indonesia sedang membuat database Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terintegrasi.
"Salah satu persoalan UMKM adalah database yang masih tidak terintegrasi antara beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah mendesain pembangunan database UMKM terintegrasi tahun lalu dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga," katanya dalam webinar side event G20, di Jakarta, Senin.
Pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Koperasi dan UMKM mulai mengumpulkan data terkait UMKM dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sampai dua tahun ke depan.
Selain terkait data, UMKM juga menghadapi permasalahan berupa rendahnya kerja sama dengan usaha besar yang termasuk dalam rantai nilai global.
Hal ini tampak dari data dimana sebanyak 93 persen usaha mikro dan kecil tidak terlibat dalam kerja sama dengan pelaku usaha besar, serta UMKM baru menyumbang 14 persen dari total ekspor Indonesia.
"Di samping itu 88 persen usaha mikro dan kecil belum dapat mengajukan kredit perbankan, sehingga penyaluran kredit perbankan kepada UMKM baru mencapai sekitar 20 persen dari total penyaluran kredit atau stagnan sejak 2014," katanya.
Sebanyak 94 persen dari usaha mikro dan kecil juga belum memanfaatkan komputer untuk menjalankan usaha dan 90 persen belum menggunakan internet.
Dading mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM terutama di tengah COVID-19.
Di samping itu, untuk membantu UMKM yang pendapatannya terkoreksi selama COVID-19, pemerintah meluncurkan program untuk mengurangi biaya operasional UMKM seperti melakukan subsidi bunga kredit, restrukturisasi kredit UMKM, dan merelaksasi pajak.
"Saat ini restrukturisasi kredit telah direalisasikan untuk 3,9 juta UMKM dan juga subsidi bunga kredit untuk 17,8 juta UMKM," katanya.