Mamuju (ANTARA News) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menyebutkan hingga kini telah tercatat 386 Kelompok UPPKS di wilayah Sulawesi Barat telah terbentuk.
"Jumlah Kelompok UPPKS di Sulbar sampai saat ini mencapai 386 kelompok dengan anggota 3.911 orang,"kata Kepala BKKBN Sulbar, H.Abdullah Kemma usai pengukuhan Dewan Pengurs Daerah Asosiasi Kelompok UPPKS Sulbar Mamuju, Sabtu.
Menurutnya, dari 386 kelompok UPPKS ini masih ada yang belum mendapatkan akses permodalan sehingga mereka itu harus diberdayakan melalui pemberian pinjaman dana bergulir.
"Dari 386 kelompok UPPKS ini, hanya sekitar 302 kelompok UPPKS yang telah menerima bantuan atau akses permodalan baik dari instansi pemerintah, perbankan maupun pihak swasta,"kata Abdullah Kemma.
Jika melihat dari data yang ada kata dia, maka kelompok UPPKS yang belum tersentuh modal mencapai 21 persen atau setara 757 anggota yang masih memerlukan bantuan permodalan.
Karena itu kata dia, dengan dikukuhkannya DPD AKU UPPKS Sulbar diharapkan dapat memberikan motivasi usaha, meningkatkan ketarampilan usaha, kewirausahaan dan kemitrausahaan.
Bahkan kata dia, pihaknya pun akan meningkatkan kerjasama dengan lembaga instansi pemerintah yang memiliki program dan tujuan yang sama dalam hal pengentasan kemiskinan melalui usaha kelompok mikro yang ada di Sulbar.
"Beberapa waktu yang lalu kita telah menyertakan kelompok UPPKS untuk mengikuti pelatihan ATTG tentang pemanfaatan bahan baku lokal di LPTTG Malindo di Masamba, Kabupaten Luwu Sulsel. Kegiatan seperti ini tentu memiliki nilai tambah bagi kelompok UPPKS dalam hal peningkatan kualitas mereka dalam memanfaatkan bahan baku lokal,"urainya. (T.KR-ACO/S016)
"Jumlah Kelompok UPPKS di Sulbar sampai saat ini mencapai 386 kelompok dengan anggota 3.911 orang,"kata Kepala BKKBN Sulbar, H.Abdullah Kemma usai pengukuhan Dewan Pengurs Daerah Asosiasi Kelompok UPPKS Sulbar Mamuju, Sabtu.
Menurutnya, dari 386 kelompok UPPKS ini masih ada yang belum mendapatkan akses permodalan sehingga mereka itu harus diberdayakan melalui pemberian pinjaman dana bergulir.
"Dari 386 kelompok UPPKS ini, hanya sekitar 302 kelompok UPPKS yang telah menerima bantuan atau akses permodalan baik dari instansi pemerintah, perbankan maupun pihak swasta,"kata Abdullah Kemma.
Jika melihat dari data yang ada kata dia, maka kelompok UPPKS yang belum tersentuh modal mencapai 21 persen atau setara 757 anggota yang masih memerlukan bantuan permodalan.
Karena itu kata dia, dengan dikukuhkannya DPD AKU UPPKS Sulbar diharapkan dapat memberikan motivasi usaha, meningkatkan ketarampilan usaha, kewirausahaan dan kemitrausahaan.
Bahkan kata dia, pihaknya pun akan meningkatkan kerjasama dengan lembaga instansi pemerintah yang memiliki program dan tujuan yang sama dalam hal pengentasan kemiskinan melalui usaha kelompok mikro yang ada di Sulbar.
"Beberapa waktu yang lalu kita telah menyertakan kelompok UPPKS untuk mengikuti pelatihan ATTG tentang pemanfaatan bahan baku lokal di LPTTG Malindo di Masamba, Kabupaten Luwu Sulsel. Kegiatan seperti ini tentu memiliki nilai tambah bagi kelompok UPPKS dalam hal peningkatan kualitas mereka dalam memanfaatkan bahan baku lokal,"urainya. (T.KR-ACO/S016)