Mamuju (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melakukan digitalisasi monografi desa/kelurahan (DMD) pada empat desa dan satu kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Polewali Mandar Andi Himawan Jasin pada rapat koordinasi DMD di Aula Sipamandaq, Rabu (25/5), mengatakan bahwa digitalisasi monografi desa/kelurahan itu merupakan lanjutan registrasi ekonomi pada tahun 2021.
Andi Himawan Jasin berharap desa fokus memanfaatkan program tersebut sehingga bisa membantu desa dalam melakukan pembenahan dan penguatan data kemiskinan di desa.
Kegiatan tersebut, kata dia, untuk mendukung reformasi sistem perlindungan sosial yang menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam pencanaan kerja pemerintah pada tahun 2021.
Ia menjelaskan bahwa pemaparan terkait transformasi data menuju registrasi sosial, yakni dengan perbaikan dan pengembangan data target program pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan ekonomi lainnya yang terintegrasi, akurat, dan terkini guna mewujudkan target perlindungan sosial yang menyeluruh dan adaptif.
Hal tersebut dilakukan dengan strategi besar, di antaranya melalui DMD, pendataan, dan sistem registrasi sosial, termasuk modul lanjut usia dan masyarakat rentan, Sensus Penduduk 2020 sebagai pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.
Sementara itu, Perencana Kementerian PPN/Bappenas Raditia Wahyu menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan pelaksanaan pendataan desa/kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk koordinasi terkait dengan DMD.
"Hasil diskusi dengan pemerintah desa dan kabupaten menunjukkan pentingnya perbaikan data secara penuh sehingga pelaksanaan program perlindungan sosial maupun program pembangunan bisa tepat sasaran," tuturnya.
Rapat koordinasi ini dengan unit kerja terkait di daerah, kata Raditia Wahyu, menunjukkan bahwa kualitas program bisa lebih tepat, khususnya peningkatan pelayanan kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas.
Raditia Wahyu berharap pemerintah desa dan perangkat daerah serta masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan program digitalisasi dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Polewali Mandar Andi Himawan Jasin pada rapat koordinasi DMD di Aula Sipamandaq, Rabu (25/5), mengatakan bahwa digitalisasi monografi desa/kelurahan itu merupakan lanjutan registrasi ekonomi pada tahun 2021.
Andi Himawan Jasin berharap desa fokus memanfaatkan program tersebut sehingga bisa membantu desa dalam melakukan pembenahan dan penguatan data kemiskinan di desa.
Kegiatan tersebut, kata dia, untuk mendukung reformasi sistem perlindungan sosial yang menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam pencanaan kerja pemerintah pada tahun 2021.
Ia menjelaskan bahwa pemaparan terkait transformasi data menuju registrasi sosial, yakni dengan perbaikan dan pengembangan data target program pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan ekonomi lainnya yang terintegrasi, akurat, dan terkini guna mewujudkan target perlindungan sosial yang menyeluruh dan adaptif.
Hal tersebut dilakukan dengan strategi besar, di antaranya melalui DMD, pendataan, dan sistem registrasi sosial, termasuk modul lanjut usia dan masyarakat rentan, Sensus Penduduk 2020 sebagai pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.
Sementara itu, Perencana Kementerian PPN/Bappenas Raditia Wahyu menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan pelaksanaan pendataan desa/kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk koordinasi terkait dengan DMD.
"Hasil diskusi dengan pemerintah desa dan kabupaten menunjukkan pentingnya perbaikan data secara penuh sehingga pelaksanaan program perlindungan sosial maupun program pembangunan bisa tepat sasaran," tuturnya.
Rapat koordinasi ini dengan unit kerja terkait di daerah, kata Raditia Wahyu, menunjukkan bahwa kualitas program bisa lebih tepat, khususnya peningkatan pelayanan kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas.
Raditia Wahyu berharap pemerintah desa dan perangkat daerah serta masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan program digitalisasi dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.