Jakarta (ANTARA) - Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) menyatakan Presiden Joko Widodo tidak mengetahui tentang revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
“Kami baru saja beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo membahas carut- marut proses perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Istana Merdeka,” ujar Dewan Pengarah APPI, Doni Koesoema, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Dalam pertemuan itu, pihaknya membicarakan persoalan-persoalan penting dan mendesak terkait masa depan pendidikan nasional, terutama terkait RUU Sisdiknas.
"Yang sangat mengejutkan bagi kami, dalam pertemuan hari ini Presiden menyatakan bahwa beliau tidak tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas," kata Doni.
Oleh karenanya, kata dia, Presiden Jokowi akan memanggil Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meminta penjelasan terkait hal itu. Doni mendukung visi dan misi Presiden untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia unggul demi transformasi bangsa.
"Perubahan UU Sisdiknas yang jauh dari semangat gotong royong, bila dilanjutkan akan merugikan dan malah merusak legasi Presiden, dan ke depan akan menyulitkan para guru," ujar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi.
Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Alpha Amirrachman, mengatakan Presiden juga setuju bahwa seharusnya ada peta jalan terlebih dahulu sebelum melakukan revisi UU Sisdiknas.
APPI merupakan gabungan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang melayani anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aliansi itu merupakan perwakilan kelompok keagamaan dan masyarakat, termasuk Perguruan Tamansiswa.