Makassar (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menyebutkan hingga semester II tahun anggaran 2021, sebanyak 1.832 rekomendasi diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan baru ditindaklanjuti 1.366 rekomendasi atau 74,28 persen.
"Sisa rekomendasi dalam proses tindak lanjut masih sebanyak 473 rekomendasi atau 25,72 persen," ungkap Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Jumat.
Kendati Pemprov Sulsel telah mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tentang pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021, namun demikian masih banyak catatan temuan untuk diselesaikan.
Ia memaparkan, dalam ikhtisar pemeriksaan daerah tahun anggaran 2021, perlu menjadi perhatian Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel, untuk melakukan pengawasan terhadap Pemda kabupaten kota di wilayah Sulsel.
Pius pun mengingat ada beberapa temuan signifikan pemeriksaan pada laporan keuangan antara lain, penyusunan dan pelaksanan belanja daerah dan pengelolaan aset belum sesuai ketentuan.
Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja, kata dia, terdapat temuan signifikan, antara lain belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan pelaksanaan perizinan berusaha, dan belum memanfaatkan wadah koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung penanaman modal.
Selanjutnya, untuk pemeriksaan pada tujuan tertentu, papar Pius, terdapat beberapa temuan signifikan antara lain, kelebihan pembayaran atas realisasi pengerjaan dan belanja direalisasikan melampaui standar satuan harga.
"Kami mengharapkan DPRD dan pemangku kepentingan, memanfaatkan hasil pemeriksaan ini terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan," katanya
"Kami mengingatkan Pemprov Sulsel segera menindaklanjuti, koordinasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," tutur dia menekankan.
Sebelumnya, BPK RI memberikan predikat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Pemprov Sulsel tahun anggaran 2021 saat Rapat Paripurna penyerahan LHP LKPD, LHP Kinerja, IHPD Provinsi Sulsel di gedung DPRD Sulsel.
"Sisa rekomendasi dalam proses tindak lanjut masih sebanyak 473 rekomendasi atau 25,72 persen," ungkap Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Jumat.
Kendati Pemprov Sulsel telah mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tentang pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021, namun demikian masih banyak catatan temuan untuk diselesaikan.
Ia memaparkan, dalam ikhtisar pemeriksaan daerah tahun anggaran 2021, perlu menjadi perhatian Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel, untuk melakukan pengawasan terhadap Pemda kabupaten kota di wilayah Sulsel.
Pius pun mengingat ada beberapa temuan signifikan pemeriksaan pada laporan keuangan antara lain, penyusunan dan pelaksanan belanja daerah dan pengelolaan aset belum sesuai ketentuan.
Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja, kata dia, terdapat temuan signifikan, antara lain belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan pelaksanaan perizinan berusaha, dan belum memanfaatkan wadah koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung penanaman modal.
Selanjutnya, untuk pemeriksaan pada tujuan tertentu, papar Pius, terdapat beberapa temuan signifikan antara lain, kelebihan pembayaran atas realisasi pengerjaan dan belanja direalisasikan melampaui standar satuan harga.
"Kami mengharapkan DPRD dan pemangku kepentingan, memanfaatkan hasil pemeriksaan ini terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan," katanya
"Kami mengingatkan Pemprov Sulsel segera menindaklanjuti, koordinasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," tutur dia menekankan.
Sebelumnya, BPK RI memberikan predikat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Pemprov Sulsel tahun anggaran 2021 saat Rapat Paripurna penyerahan LHP LKPD, LHP Kinerja, IHPD Provinsi Sulsel di gedung DPRD Sulsel.