Majene, Sulbar (ANTARA News) - Wakil Bupati Majene, Sulawesi Barat Fahmi Massiara, menyatakan segera melakukan pertemuan terkait adanya pengurangan kuota beras untuk warga miskin (raskin) di daerah itu yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan konflik.
Wakil Bupati di Majene, Jumat, mengaku beberapa perangkat desa maupun kelurahan di daerah itu menolak membagikan raskin untuk sementara waktu karena terlalu beresiko menimbulkan konflik sebab sebanyak 5.581 Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin dihapuskan.
"Untuk menghindari kehawatiran sebagian pihak akan potensi konflik di masyarakat akibat pengurangan raskin, sebaiknya dilakukan rapat dulu dengan beberapa pihak terkait, termasuk koordinasi dengan Bupati," ungkapnya.
Tidak dilanjutkannya pembagian raskin tersebut dikhawatirkan bisa memicu konflik sebab dalam setiap desa ada beberapa kepala keluarga atau RTS yang tidak menerima lagi jatah raskin mulai bulan depan.
Pembagian baru bisa dilakukan hingga ada data lengkap terkait RTS penerima raskin dan kuota raskin per desa maupun kelurahan telah diserahkan kepada seluruh desa penerima, sehingga ada data kongkrit yang bisa menjadi alasan bagi warga untuk membagikan raskin tersebut.
Penerima raskin Januari hingga Juni 2012 jumlahnya mencapai 15.666 RTS, namun dengan adanya pengurangan tersebut mulai Juni hingga Desember 2012 kuota yang diterima menjadi 10.113 RTS. Dari jumlah tersebut, belum diterima rincian setiap desa maupun kelurahan penerima.
"Kami berharap agar kondisi aman tetap terjaga sebab pemerintah tetap akan mencari solusi melalui koordinasi yang dilakukan kepada beberapa pihak," tandas Fahmi.
Dia mengharapkan agar pengurangan tersebut tidak langsung direspon negatif oleh warga penerima sebab hal tersebut telah menjadi ketentuan pemerintah pusat dan sudah sesuai dengan sistem pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Majene. (T.KR-AHN/S016)
Wakil Bupati di Majene, Jumat, mengaku beberapa perangkat desa maupun kelurahan di daerah itu menolak membagikan raskin untuk sementara waktu karena terlalu beresiko menimbulkan konflik sebab sebanyak 5.581 Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin dihapuskan.
"Untuk menghindari kehawatiran sebagian pihak akan potensi konflik di masyarakat akibat pengurangan raskin, sebaiknya dilakukan rapat dulu dengan beberapa pihak terkait, termasuk koordinasi dengan Bupati," ungkapnya.
Tidak dilanjutkannya pembagian raskin tersebut dikhawatirkan bisa memicu konflik sebab dalam setiap desa ada beberapa kepala keluarga atau RTS yang tidak menerima lagi jatah raskin mulai bulan depan.
Pembagian baru bisa dilakukan hingga ada data lengkap terkait RTS penerima raskin dan kuota raskin per desa maupun kelurahan telah diserahkan kepada seluruh desa penerima, sehingga ada data kongkrit yang bisa menjadi alasan bagi warga untuk membagikan raskin tersebut.
Penerima raskin Januari hingga Juni 2012 jumlahnya mencapai 15.666 RTS, namun dengan adanya pengurangan tersebut mulai Juni hingga Desember 2012 kuota yang diterima menjadi 10.113 RTS. Dari jumlah tersebut, belum diterima rincian setiap desa maupun kelurahan penerima.
"Kami berharap agar kondisi aman tetap terjaga sebab pemerintah tetap akan mencari solusi melalui koordinasi yang dilakukan kepada beberapa pihak," tandas Fahmi.
Dia mengharapkan agar pengurangan tersebut tidak langsung direspon negatif oleh warga penerima sebab hal tersebut telah menjadi ketentuan pemerintah pusat dan sudah sesuai dengan sistem pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Majene. (T.KR-AHN/S016)