Makassar (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaksana Program Bangga Kencana untuk membantu percepatan penurunan kasus stunting (kekerdilan)
"Peningkatan kapasitas SDM di lini lapangan ini, dilakukan khususnya pada penyuluh KB/PLKB dan Kader KB dalam pengasuhan tumbuh kembang anak dan di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Andi Ritamariani di Makassar, Jumat.
Dia mengatakan peningkatan kapasitas pelaksana program percepatan penurunan stunting bagi kader Bina Keluarga Balita (BKB) tercatat diikuti sebanyak 144 peserta Penyuluh KB (PKB/PLKB) dan Kader BKB lokus pro PN 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Menurut dia, stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, tidak hanya faktor kekurangan gizi pada anak balita, namun juga terkait faktor lainnya seperti pola asuh anak yang kurang baik.
“Salah satu faktor penyebab stunting yakni praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta pasca melahirkan,” ujarnya.
Sementara itu, Sub Koordinator Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia Ariani Hamsir mengatakan melalui kegiatan itu semua peserta akan dibekali informasi dan pengetahuan seputar pengasuhan dan perawatan anak.
Termasuk pendampingan keluarga yang tergabung dalam kelompok Bina Keluarga Balita dengan menghadirkan narasumber dari BKKBN, Kesehatan, PKK dan Psikolog Anak.
Upaya percepatan penurunan stunting merupakan amanat Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN ditunjuk sebagai Koordinator dalam Percepatan Penurunan Stunting.
BKKBN telah menerbitkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).
RAN PASTI menggunakan pendekatan keluarga berisiko stunting serta melibatkan multipihak dan multisektor mulai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan dan desa hingga pemangku kepentingan lainnya.
"Peningkatan kapasitas SDM di lini lapangan ini, dilakukan khususnya pada penyuluh KB/PLKB dan Kader KB dalam pengasuhan tumbuh kembang anak dan di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Andi Ritamariani di Makassar, Jumat.
Dia mengatakan peningkatan kapasitas pelaksana program percepatan penurunan stunting bagi kader Bina Keluarga Balita (BKB) tercatat diikuti sebanyak 144 peserta Penyuluh KB (PKB/PLKB) dan Kader BKB lokus pro PN 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Menurut dia, stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, tidak hanya faktor kekurangan gizi pada anak balita, namun juga terkait faktor lainnya seperti pola asuh anak yang kurang baik.
“Salah satu faktor penyebab stunting yakni praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta pasca melahirkan,” ujarnya.
Sementara itu, Sub Koordinator Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia Ariani Hamsir mengatakan melalui kegiatan itu semua peserta akan dibekali informasi dan pengetahuan seputar pengasuhan dan perawatan anak.
Termasuk pendampingan keluarga yang tergabung dalam kelompok Bina Keluarga Balita dengan menghadirkan narasumber dari BKKBN, Kesehatan, PKK dan Psikolog Anak.
Upaya percepatan penurunan stunting merupakan amanat Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN ditunjuk sebagai Koordinator dalam Percepatan Penurunan Stunting.
BKKBN telah menerbitkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).
RAN PASTI menggunakan pendekatan keluarga berisiko stunting serta melibatkan multipihak dan multisektor mulai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan dan desa hingga pemangku kepentingan lainnya.