Mamuju (ANTARA) - Tim Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri melakukan pendampingan kepada organisasi perangkat daerah (Kepala OPD) di Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya memaksimalkan realisasi APBD di daerah itu.
Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar Jamil Barambangi di Mamuju, Kamis, mengatakan pendampingan kepada OPD lingkup Pemprov Sulbar dari tim SIPD Kemendagri itu dilakukan dalam bentuk sosialisasi SIPD.
"Tujuan dari pelaksanaan pendampingan ini agar proses pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan dipahami secara teknis oleh pengelola setiap OPD," kata Jamil Barambangi.
"Dengan hadirnya tim teknis ini memberikan bimbingan teknis kilat kepada OPD, terutama pada OPD yang realisasinya rendah," tambahnya.
Sosialisasi juga dilakukan kepada seluruh Kepala OPD yang terlibat langsung dalam SIPD, kata Jamil Barambangi .
"Sebab, ketika pimpinan OPD memiliki keterbatasan, tentu akan terlambat dengan sistem yang diterapkan SIPD," tuturnya.
"Jadi bukan hanya bendahara, bahkan secara teknis seluruh pimpinan OPD harus terlibat, jadi harus paham," terang Jamil Barambangi.
Sementara, Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Ihsan Dirgahayu membeberkan hasil pendampingan dilakukan.
Ia mengindikasikan, ada beberapa kendala yang dihadapi Pemprov Sulbar, salah satunya masalah jaringan.
"Jadi alat transportnya, seperti jaringan dan mungkin operatornya yang baru sehingga perlu belajar dulu," tuturnya.
"Untuk 10 OPD, ada informasi yang belum tersampaikan dan beberapa melakukan kesalahan memasukkan data (input), sehingga kita memberikan solusi dan langkah-langkahnya agar ke depan realisasinya lebih optimal," terang Ihsan Dirgahayu.
Masalah lainnya tambahnya, terdapat kepala dinas berstatus pelaksana tugas (Plt)sehingga tidak dapat terlibat ke dalam SIPD.
"Kami sarankan login menggunakan dua browser, satu definitif dan satu Plt" kata Ihsan Dirgahayu.
Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi memberi apresiasi atas langkah yang dilakukan Pemprov Sulbar, sehingga proses pencairan tidak lagi terhambat.
"Kita sepakat outputnya transparansi dan akuntabel, sehingga DPRD Sulbar dapat mengakses program-program yang sedang dijalankan eksekutif," tutur Suraidah Suhardi.
Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar Jamil Barambangi di Mamuju, Kamis, mengatakan pendampingan kepada OPD lingkup Pemprov Sulbar dari tim SIPD Kemendagri itu dilakukan dalam bentuk sosialisasi SIPD.
"Tujuan dari pelaksanaan pendampingan ini agar proses pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan dipahami secara teknis oleh pengelola setiap OPD," kata Jamil Barambangi.
"Dengan hadirnya tim teknis ini memberikan bimbingan teknis kilat kepada OPD, terutama pada OPD yang realisasinya rendah," tambahnya.
Sosialisasi juga dilakukan kepada seluruh Kepala OPD yang terlibat langsung dalam SIPD, kata Jamil Barambangi .
"Sebab, ketika pimpinan OPD memiliki keterbatasan, tentu akan terlambat dengan sistem yang diterapkan SIPD," tuturnya.
"Jadi bukan hanya bendahara, bahkan secara teknis seluruh pimpinan OPD harus terlibat, jadi harus paham," terang Jamil Barambangi.
Sementara, Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Ihsan Dirgahayu membeberkan hasil pendampingan dilakukan.
Ia mengindikasikan, ada beberapa kendala yang dihadapi Pemprov Sulbar, salah satunya masalah jaringan.
"Jadi alat transportnya, seperti jaringan dan mungkin operatornya yang baru sehingga perlu belajar dulu," tuturnya.
"Untuk 10 OPD, ada informasi yang belum tersampaikan dan beberapa melakukan kesalahan memasukkan data (input), sehingga kita memberikan solusi dan langkah-langkahnya agar ke depan realisasinya lebih optimal," terang Ihsan Dirgahayu.
Masalah lainnya tambahnya, terdapat kepala dinas berstatus pelaksana tugas (Plt)sehingga tidak dapat terlibat ke dalam SIPD.
"Kami sarankan login menggunakan dua browser, satu definitif dan satu Plt" kata Ihsan Dirgahayu.
Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi memberi apresiasi atas langkah yang dilakukan Pemprov Sulbar, sehingga proses pencairan tidak lagi terhambat.
"Kita sepakat outputnya transparansi dan akuntabel, sehingga DPRD Sulbar dapat mengakses program-program yang sedang dijalankan eksekutif," tutur Suraidah Suhardi.