Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan instansi vertikal dan "stakeholders" atau para pemangku kepentingan lainnya, dalam upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di daerah itu.
"Pengawasan PMK harus diwaspadai dengan bergerak cepat, dengan kordinasi dan komitmen seluruh pihak terutama instansi vertikal," kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, pada rapat koordinasi dalam rangka kewaspadaan terhadap penyakit PMK di Sulbar, yang digelar di Hotel Maleo Mamuju, Sabtu.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada Polri dan TNI yang memiliki spirit komando. Kita pemerintah daerah harus introspeksi, karena semua masih bergerak sendiri-sendiri," tambahnya.
Sejatinya, kata Akmal Malik, masih ada kegagalan terkait kebijakan desentralisasi, karena daerah masih bekerja sendiri.
Apalagi di enam kabupaten yang di Sulbar lanjutnya, bukan hal mudah.
"Yang harus dipahami salah satunya, kita masin lemah ketika menghadapi fenomena global, seperti pandemi yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral. Dibutuhkan gerakan simultan dan serentak dan kompak," terang Akmal Malik.
Pada kegiatan tersebut, Penjabat Gubernur mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja secara bersama-bersama termasuk unsur forum komunikasi pemerintah daerah (forkopimda).
"Bupati tolong pahami kelemahan kita karena kita masih bergerak sendiri-sendiri. Kita ingin mendorong pemda, baik provinsi tolong siapkan dukungan yang bisa kita berikan," jelas Akmal Malik.
Ia menginginkan koordinasi yang dibangun tidak hanya selesai pada rakor tersebut tetapi dibuktikan dalam bentuk nyata dengan kolaborasi.
"Kita akan melakukan berbagai langkah. Kita ingin pemda dan instansi vertikal satu gerakan dan kuncinya ada di pimpinan. Itu sudah saya coba tetapi jangan sampai di atas baik, di bawah tidak jalan. Kalau itu tidak jalan khususnya pemprov, saya akan evaluasi," tegas Akmal Malik.
Sementara itu, Kepala Karantina Pertanian Sulbar Agus Karyono mengatakan rakor tersebut merupakan agenda untuk menyatukan persepsi sekaligus mensosialisasikan kewaspadaan terkait PMK.
"Kita ingin menyamakan persepsi dan pemahaman terkait langkah strategis pencegahan PMK agar tidak masuk di Sulbar," ujar Agus Karyono.
Ia mengatakan PMK pada hewan merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan cepat menyebar.
"Jika tidak diantisipasi, ini akan dapat merugikan di sisi ekonomi. Jika PMK menyebar di Sulbar akan berdampak pada stagnasi pengeluaran PMK," jelas Agus Karyono.
Kapolda Sulbar Irjen Polisi Verdianto Iskandar Binticaca berharap status zona hijau dapat dipertahankan di Sulbar.
'Ini adalah tugas kita bersama kita tidak bisa bekerja sendiri. Rapat koordinasi ini betul bisa melahirkan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang didapat dalam rapat koordinasi ini," kata Verdianto.
Hasil rapat koordinasi tersebut kata Kapolda, harus betul dilaksanakan, sehingga pengecekan bisa betul dilakukan.
"Koordinasi ini sangat mudah dikatakan tapi di lapangan sangat sulit dilakukan sehingga koordinasi ini harus betul diterapkan," ujar Verdianto.
"Pengawasan PMK harus diwaspadai dengan bergerak cepat, dengan kordinasi dan komitmen seluruh pihak terutama instansi vertikal," kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, pada rapat koordinasi dalam rangka kewaspadaan terhadap penyakit PMK di Sulbar, yang digelar di Hotel Maleo Mamuju, Sabtu.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada Polri dan TNI yang memiliki spirit komando. Kita pemerintah daerah harus introspeksi, karena semua masih bergerak sendiri-sendiri," tambahnya.
Sejatinya, kata Akmal Malik, masih ada kegagalan terkait kebijakan desentralisasi, karena daerah masih bekerja sendiri.
Apalagi di enam kabupaten yang di Sulbar lanjutnya, bukan hal mudah.
"Yang harus dipahami salah satunya, kita masin lemah ketika menghadapi fenomena global, seperti pandemi yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral. Dibutuhkan gerakan simultan dan serentak dan kompak," terang Akmal Malik.
Pada kegiatan tersebut, Penjabat Gubernur mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja secara bersama-bersama termasuk unsur forum komunikasi pemerintah daerah (forkopimda).
"Bupati tolong pahami kelemahan kita karena kita masih bergerak sendiri-sendiri. Kita ingin mendorong pemda, baik provinsi tolong siapkan dukungan yang bisa kita berikan," jelas Akmal Malik.
Ia menginginkan koordinasi yang dibangun tidak hanya selesai pada rakor tersebut tetapi dibuktikan dalam bentuk nyata dengan kolaborasi.
"Kita akan melakukan berbagai langkah. Kita ingin pemda dan instansi vertikal satu gerakan dan kuncinya ada di pimpinan. Itu sudah saya coba tetapi jangan sampai di atas baik, di bawah tidak jalan. Kalau itu tidak jalan khususnya pemprov, saya akan evaluasi," tegas Akmal Malik.
Sementara itu, Kepala Karantina Pertanian Sulbar Agus Karyono mengatakan rakor tersebut merupakan agenda untuk menyatukan persepsi sekaligus mensosialisasikan kewaspadaan terkait PMK.
"Kita ingin menyamakan persepsi dan pemahaman terkait langkah strategis pencegahan PMK agar tidak masuk di Sulbar," ujar Agus Karyono.
Ia mengatakan PMK pada hewan merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan cepat menyebar.
"Jika tidak diantisipasi, ini akan dapat merugikan di sisi ekonomi. Jika PMK menyebar di Sulbar akan berdampak pada stagnasi pengeluaran PMK," jelas Agus Karyono.
Kapolda Sulbar Irjen Polisi Verdianto Iskandar Binticaca berharap status zona hijau dapat dipertahankan di Sulbar.
'Ini adalah tugas kita bersama kita tidak bisa bekerja sendiri. Rapat koordinasi ini betul bisa melahirkan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang didapat dalam rapat koordinasi ini," kata Verdianto.
Hasil rapat koordinasi tersebut kata Kapolda, harus betul dilaksanakan, sehingga pengecekan bisa betul dilakukan.
"Koordinasi ini sangat mudah dikatakan tapi di lapangan sangat sulit dilakukan sehingga koordinasi ini harus betul diterapkan," ujar Verdianto.