Makassar (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menargetkan pembentukan shelter (tempat berlindung) atau atau rumah aman bagi warga di 153 kelurahan hingga tahun 2026.
"Jadi, dari 153 kelurahan di Kota Makassar baru 56 kelurahan di berbagi kecamatan yang dibentuk shelter warga. Data ini hingga Agustus 2022," sebut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Makassar Hapidah Djalante, di Makassar, Kamis.
Ia menjelaskan pembentukan shelter warga tersebut bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi kaum perempuan dan anak yang sangat rentan mendapatkan kasus tindak kekerasan, pelecehan hingga masalah lainnya terutama warga yang bermukim di lorong-lorong.
Oleh karena itu, program shelter warga menjadi program prioritas DP3A Makassar yang penempatannya berada di Lorong Wisata. Rencananya, peluncuran Lorong Wisata (Longwis) akan dilaksanakan bertepatan pada hari kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2022.
"Untuk hari ini, DP3A bersama para lurah, RT, RW membentuk dua shelter warga di dua kelurahan yakni di Kelurahan Tamalanrea Jaya dan Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea," paparnya.
Menurut dia, shelter warga atau ruang tempat berlindung ini satu-satunya program yang ada di Indonesia bahkan hanya ada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
"Sudah ada beberapa Pemda dan dari kota lain datang belajar program kami. Ini adalah kerja-kerja sosial melibatkan warga setempat yang memiliki kepedulian tinggi untuk menjadi perpanjangan tangan masyarakat jika terjadi kekerasan, maupun anak yang tidak terpenuhi haknya," katanya menjelaskan.
Tidak hanya pembentukan shelter warga, puluhan masyarakat yang hadir juga dibekali materi-materi tentang tugas, fungsi, tujuan dan bagaimana tim shelter warga menjadi bagian restoratif justice di wilayahnya.
Sejauh ini, kecamatan yang sudah memiliki shelter warga di beberapa kelurahannya seperti, Kecamatan Makassar, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Wajo.
"Jadi, dari 153 kelurahan di Kota Makassar baru 56 kelurahan di berbagi kecamatan yang dibentuk shelter warga. Data ini hingga Agustus 2022," sebut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Makassar Hapidah Djalante, di Makassar, Kamis.
Ia menjelaskan pembentukan shelter warga tersebut bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi kaum perempuan dan anak yang sangat rentan mendapatkan kasus tindak kekerasan, pelecehan hingga masalah lainnya terutama warga yang bermukim di lorong-lorong.
Oleh karena itu, program shelter warga menjadi program prioritas DP3A Makassar yang penempatannya berada di Lorong Wisata. Rencananya, peluncuran Lorong Wisata (Longwis) akan dilaksanakan bertepatan pada hari kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2022.
"Untuk hari ini, DP3A bersama para lurah, RT, RW membentuk dua shelter warga di dua kelurahan yakni di Kelurahan Tamalanrea Jaya dan Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea," paparnya.
Menurut dia, shelter warga atau ruang tempat berlindung ini satu-satunya program yang ada di Indonesia bahkan hanya ada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
"Sudah ada beberapa Pemda dan dari kota lain datang belajar program kami. Ini adalah kerja-kerja sosial melibatkan warga setempat yang memiliki kepedulian tinggi untuk menjadi perpanjangan tangan masyarakat jika terjadi kekerasan, maupun anak yang tidak terpenuhi haknya," katanya menjelaskan.
Tidak hanya pembentukan shelter warga, puluhan masyarakat yang hadir juga dibekali materi-materi tentang tugas, fungsi, tujuan dan bagaimana tim shelter warga menjadi bagian restoratif justice di wilayahnya.
Sejauh ini, kecamatan yang sudah memiliki shelter warga di beberapa kelurahannya seperti, Kecamatan Makassar, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Wajo.