Makassar (ANTARA News) - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, konflik yang terjadi di Sampang, Madura Provinsi Jawa Timur, merupakan pelanggaran hukum berat.
"Tentu itu yang melakukannya harus dihukum. Kita harus saling menghormati keyakinan masing-masing. Itu pelanggaran hukum berat oleh karena itu aparat harus menindak tegas," katanya.
Hal itu dikatakannya usai menerima kunjungan silaturahim Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa Ibrahim A Al Mubarak bersama Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar di kediamannya di Makassar, Kamis.
"Ini masalah hukum, bukan soal penengah, bukan konflik, itu kriminal tidak boleh ditengahi, hukum yang harus jalan," katanya.
Menurutnya, sejak awal PMI Provinsi Jawa Timur juga telah menurunkan tim dan bantuan terkait peristiwa tersebut.
Begitu juga bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Parigi dan dan konflik di Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan tersebut antara lain berupa makanan dan pakaian. "Sudah sejak awal PMI sudah di situ (Parigi) sama dengan di Sigi," katanya. (T.KR-RY/F003)
"Tentu itu yang melakukannya harus dihukum. Kita harus saling menghormati keyakinan masing-masing. Itu pelanggaran hukum berat oleh karena itu aparat harus menindak tegas," katanya.
Hal itu dikatakannya usai menerima kunjungan silaturahim Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa Ibrahim A Al Mubarak bersama Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar di kediamannya di Makassar, Kamis.
"Ini masalah hukum, bukan soal penengah, bukan konflik, itu kriminal tidak boleh ditengahi, hukum yang harus jalan," katanya.
Menurutnya, sejak awal PMI Provinsi Jawa Timur juga telah menurunkan tim dan bantuan terkait peristiwa tersebut.
Begitu juga bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Parigi dan dan konflik di Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan tersebut antara lain berupa makanan dan pakaian. "Sudah sejak awal PMI sudah di situ (Parigi) sama dengan di Sigi," katanya. (T.KR-RY/F003)