Kendari (ANTARA News) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad meminta penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, bisa mencontoh Pilgub DKI Jakarta yang baru saja sukses diselenggarakan secara damai.
"Semoga Pilkada DKI yang baru saja dilaksanakan menjadi contoh untuk Pemilihan Gubernur/Wagub Sultra yang akan dilaksanakan November mendatang," kata Muhammad saat membuka Rakor Stakeholder dan Panwas tentang pengawasan Pilgub Sultra 2012 di Kendari, Senin (24/9) malam.
Menurutnya, Bawaslu akan memberikan penghargaan kepada Panwaslu Sultra atau kabupaten/kota yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dengan cara mengeliminasi terjadinya pelanggaran.
"Bawaslu siapkan penghargaan, jika Panwaslu Pilkada bekerja optimal dan tidak sampai ke MK. Dan DKI akan menjadi pilkada pertama yang mendapatkan reward," katanya.
Ia mengatakan, Bawaslu dalam bertugas bukan hanya mengejar penindakan dari pelanggaran, tetapi lebih berorientasi pada pencegahan pelanggaran.
"Kami tidak pernah berbangga hati jika banyak orang dipenjara karena melanggar, tetapi kami merasa bangga jika mengurangi orang yang diproses pasca Pilkada," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu juga meminta kepada kepala daerah di Sultra yang akan ikut bertarung pada Pilgub Sultra agar tidak mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan kampanye dan berbagai kegiatan pendukung lainnya.
"PNS harus tetap bertugas sebagai pelayan masyarakat yang harus berada di tengah-tengah. PNS yang terbukti terlibat kita akan umumkan dipublik agar mendapat sanksi sosial," katanya. (T.pso-299/R007)
"Semoga Pilkada DKI yang baru saja dilaksanakan menjadi contoh untuk Pemilihan Gubernur/Wagub Sultra yang akan dilaksanakan November mendatang," kata Muhammad saat membuka Rakor Stakeholder dan Panwas tentang pengawasan Pilgub Sultra 2012 di Kendari, Senin (24/9) malam.
Menurutnya, Bawaslu akan memberikan penghargaan kepada Panwaslu Sultra atau kabupaten/kota yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dengan cara mengeliminasi terjadinya pelanggaran.
"Bawaslu siapkan penghargaan, jika Panwaslu Pilkada bekerja optimal dan tidak sampai ke MK. Dan DKI akan menjadi pilkada pertama yang mendapatkan reward," katanya.
Ia mengatakan, Bawaslu dalam bertugas bukan hanya mengejar penindakan dari pelanggaran, tetapi lebih berorientasi pada pencegahan pelanggaran.
"Kami tidak pernah berbangga hati jika banyak orang dipenjara karena melanggar, tetapi kami merasa bangga jika mengurangi orang yang diproses pasca Pilkada," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu juga meminta kepada kepala daerah di Sultra yang akan ikut bertarung pada Pilgub Sultra agar tidak mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan kampanye dan berbagai kegiatan pendukung lainnya.
"PNS harus tetap bertugas sebagai pelayan masyarakat yang harus berada di tengah-tengah. PNS yang terbukti terlibat kita akan umumkan dipublik agar mendapat sanksi sosial," katanya. (T.pso-299/R007)