Kendari (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta pihak Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi.

Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata di Kendari, Jumat, mengatakan, pengawasan harus diintesifkan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar petugasnya tidak melayani pembeli yang bukan peruntukannya.

"Perlu diperketat lagi proses pengawasan penyaluran. Bersama komponen agar berpartisipasi," katanya.

Ia mengatakan, langkah itu untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi yang belakangan ditenggarai bocor akibat maraknya penjualan tidak sesuai dengan peruntukan.

"Pertamina harus bisa memastikan bahwa SPBU benar-benar menjual BBM bersubsidi kepada konsumen yang sesuai peruntukan," katanya.

Jika BBM langka, khususnya BBM jenis solar, katanya, akan berdampak kepada jalur distribusi barang terhambat yang berakibat terjadinya gejolak kenaikan harga.

"Kalau hal itu yang terjadi maka akan memicu terjadinya inflasi. Hal itulah yang harus kita cegah atau kendalikan sehingga diharapkan Pertamina agar benar-benar mengawasi pada tingkatan SPBU," katanya.

Sales Refresentative Pertamina Wilayah Sultra Wahyudi mengatakan, selama ini pihaknya selalu intensif melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM hingga SPBU.

"Kami juga mengharapkan dukungan semua pihak terkait untuk melakukan pengawasan bersama karena Pertamina memiliki keterbatasan personel untuk menjangkau seluruh SPBU yang ada," katanya. (T.pso-299/M029)

Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2024