Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat melakukan berbagai aksi dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah itu.
"Kami telah melakukan rapat bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mempersiapkan perencanaan untuk mengantisipasi kondisi perekonomian global dan memprioritaskan upaya mengatasi kemiskinan ekstrem," kata Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar di Polewali Mandar, Selasa.
Rapat tersebut, kata dia, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan upaya penanganan kemiskinan ekstrem.
Poin penekanan dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem, katanya, di antaranya peningkatan cakupan rumah layak huni, penyaluran bantuan bibit tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, penguatan kemampuan ekonomi UMKM.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta implementasi bangga produk Indonesia.
Bupati Andi Ibrahim mengatakan masyarakat yang tergolong miskin harus tinggal di rumah layak huni, karena pada 2023 tahun terakhir zero kemiskinan dan tahun 2024 harus tuntas.
"Pada rapat bersama Presiden mengenai pengentasan kemiskinan ekstrem, menekankan bahwa program di perangkat daerah, camat, lurah/desa harus mengacu pengentasan kemiskinan ekstrem," katanya.
Setelah melakukan rapat, ia bersama OPD terkait melakukan peninjauan langsung harga kebutuhan pokok di pasar tradisional setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Polewali Mandar Andi Chandra mengatakan dari hasil pemantauan tersebut, tidak terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok di daerah itu secara signifikan.
"Dari hasil pemantauan harga kebutuhan pokok yang dilakukan Pak Bupati hari ini, tidak ada kenaikan harga signifikan. Justru ada sebagian yang turun, seperti tomat dan cabai," ujar dia.
"Kami telah melakukan rapat bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mempersiapkan perencanaan untuk mengantisipasi kondisi perekonomian global dan memprioritaskan upaya mengatasi kemiskinan ekstrem," kata Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar di Polewali Mandar, Selasa.
Rapat tersebut, kata dia, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan upaya penanganan kemiskinan ekstrem.
Poin penekanan dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem, katanya, di antaranya peningkatan cakupan rumah layak huni, penyaluran bantuan bibit tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, penguatan kemampuan ekonomi UMKM.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta implementasi bangga produk Indonesia.
Bupati Andi Ibrahim mengatakan masyarakat yang tergolong miskin harus tinggal di rumah layak huni, karena pada 2023 tahun terakhir zero kemiskinan dan tahun 2024 harus tuntas.
"Pada rapat bersama Presiden mengenai pengentasan kemiskinan ekstrem, menekankan bahwa program di perangkat daerah, camat, lurah/desa harus mengacu pengentasan kemiskinan ekstrem," katanya.
Setelah melakukan rapat, ia bersama OPD terkait melakukan peninjauan langsung harga kebutuhan pokok di pasar tradisional setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Polewali Mandar Andi Chandra mengatakan dari hasil pemantauan tersebut, tidak terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok di daerah itu secara signifikan.
"Dari hasil pemantauan harga kebutuhan pokok yang dilakukan Pak Bupati hari ini, tidak ada kenaikan harga signifikan. Justru ada sebagian yang turun, seperti tomat dan cabai," ujar dia.