Makassar (ANTARA) - Direktur International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) Indonesia Sonya Dewi mengatakan kabupaten Luwu Utara menjadi lokasi proyek peta jalan kakao berkelanjutan yang pertama di Indonesia untuk mendorong pengembangan komoditas tersebut.
"Peta Jalan Kakao Berkelanjutan yang pertama di Indonesia ini, diinisiasi Pemkab Luwu Utara bersama para mitra yakni World Agroforestry-ICRAF Indonesia SFITAL, Mars Incorporated, Rainforest Aliance-UTZ, dan Cocoa Sustainability Partnership (CSP)," kata Sonya saat membuka Seminar Nasional Kakao di Makassar, Rabu.
Ia menjelaskan Luwu Utara yang merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Selatan, dikenal sebagai salah satu penghasil kakao terbesar. Rata-rata produktivitas dalam tiga tahun terakhir mencapai 0,66-0,99 ton per hektare, lebih tinggi dari rata-rata provinsi yaitu 0,59 ton per hektare.
Saat ini, sebagian besar kebun kakao di Luwu Utara merupakan kebun kakao rakyat yang dikelola petani di tengah berbagai permasalahan seperti persoalan lahan, berkurangnya luasan dan daya dukung, serta perlunya peremajaan.
Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah aspek budi daya menyangkut keterbatasan bibit unggul, pupuk, dan peralatan berkebun, dukungan penyuluhan, dan masalah hama penyakit.
Sedangkan, dari sisi pasar dan rantai nilai, petani harus berhadapan dengan biaya transportasi, kelembagaan rantai nilai, transparansi rantai pasok, jaminan pasar dan pelacakan.
Oleh karena itu, fokus pembahasan pada seminar peta jalan kakao berkelanjutan ini adalah tentang skenario, strategi, dan intervensi yang akan dilakukan dalam pengembangan kakao di Kabupaten Luwu Utara.
Sementara itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan pihaknya optimistis kakao yang menjadi bahan baku coklat akan jaya kembali dan bisa menopang kehidupan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Pokja Program Kakao Berkelanjutan terus mengembangkan peta jalan sebagai upaya meningkatkan dan mengarusutamakan rantai komoditas petani kecil yang inklusif, berkelanjutan, dan transparan.
"Platform monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten menjadi pelengkap untuk memantau indikator keberhasilan strategi di tingkat kabupaten," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih atas adanya kerja sama pengembangan peta jalan kakao berkelanjutan yang dilakukan bersama SFITAL.
Indriani mengatakan sebagian aspek dalam peta jalan tersebut sudah diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Luwu Utara 2021-2026 serta rencana strategis beberapa SKPD seperti Dinas Pertanian.
"Peta Jalan Kakao Berkelanjutan yang pertama di Indonesia ini, diinisiasi Pemkab Luwu Utara bersama para mitra yakni World Agroforestry-ICRAF Indonesia SFITAL, Mars Incorporated, Rainforest Aliance-UTZ, dan Cocoa Sustainability Partnership (CSP)," kata Sonya saat membuka Seminar Nasional Kakao di Makassar, Rabu.
Ia menjelaskan Luwu Utara yang merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Selatan, dikenal sebagai salah satu penghasil kakao terbesar. Rata-rata produktivitas dalam tiga tahun terakhir mencapai 0,66-0,99 ton per hektare, lebih tinggi dari rata-rata provinsi yaitu 0,59 ton per hektare.
Saat ini, sebagian besar kebun kakao di Luwu Utara merupakan kebun kakao rakyat yang dikelola petani di tengah berbagai permasalahan seperti persoalan lahan, berkurangnya luasan dan daya dukung, serta perlunya peremajaan.
Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah aspek budi daya menyangkut keterbatasan bibit unggul, pupuk, dan peralatan berkebun, dukungan penyuluhan, dan masalah hama penyakit.
Sedangkan, dari sisi pasar dan rantai nilai, petani harus berhadapan dengan biaya transportasi, kelembagaan rantai nilai, transparansi rantai pasok, jaminan pasar dan pelacakan.
Oleh karena itu, fokus pembahasan pada seminar peta jalan kakao berkelanjutan ini adalah tentang skenario, strategi, dan intervensi yang akan dilakukan dalam pengembangan kakao di Kabupaten Luwu Utara.
Sementara itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan pihaknya optimistis kakao yang menjadi bahan baku coklat akan jaya kembali dan bisa menopang kehidupan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Pokja Program Kakao Berkelanjutan terus mengembangkan peta jalan sebagai upaya meningkatkan dan mengarusutamakan rantai komoditas petani kecil yang inklusif, berkelanjutan, dan transparan.
"Platform monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten menjadi pelengkap untuk memantau indikator keberhasilan strategi di tingkat kabupaten," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih atas adanya kerja sama pengembangan peta jalan kakao berkelanjutan yang dilakukan bersama SFITAL.
Indriani mengatakan sebagian aspek dalam peta jalan tersebut sudah diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Luwu Utara 2021-2026 serta rencana strategis beberapa SKPD seperti Dinas Pertanian.