Makassar (ANTARA) - Universitas Hasanuddin (Unhas) perlahan-lahan mulai meniadakan pembayaran atau transaksi apa pun terkait urusan kampus melalui cara tunai sebagai upaya pencegahan potensi praktek korupsi di kampus tersebut.
Rektor Unhas Prof Dr Jamaluddin Jompa MSc di Makassar, Selasa, mengatakan hal ini sebagai salah satu komitmen usai menggelar deklarasi zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM).
"Kami secara perlahan-lahan mulai mengurangi hingga menghilangkan transaksi manual seperti halnya bayar ramsis (asrama mahasiswa) dan bayar apapun di Unhas, tidak boleh lagi pakai tunai ke depan," ujarnya.
Ia berharap pihak perbankan bisa membantu menyiapkan teknologi canggih agar tidak lagi menerapkan pembayaran manual di setiap transaksi.
"Bantu kami adopsi teknologi tercanggih, jangan yang biasa biasa saja karena ini merupakan upaya pencegahan. Transaksi manual justru akan menambah peluang terjadinya korupsi," jelasnya.
Prof JJ mengatakan, penghapusan transaksi manual bukan hanya dalam masalah registrasi, namun juga dalam rangka mengurangi peluang. Sebab kata dia, kejahatan itu minimal ada dua penyebab yakni niat dan kesempatan.
"Jika salah satu terbuka misal ada niat maka akan cari kesempatan. Begitupun jika jika niatnya kurang namun ada kesempatan, juga akan menyusul niat untuk melakukan," ujarnya.
Rektor Unhas Prof Dr Jamaluddin Jompa MSc di Makassar, Selasa, mengatakan hal ini sebagai salah satu komitmen usai menggelar deklarasi zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM).
"Kami secara perlahan-lahan mulai mengurangi hingga menghilangkan transaksi manual seperti halnya bayar ramsis (asrama mahasiswa) dan bayar apapun di Unhas, tidak boleh lagi pakai tunai ke depan," ujarnya.
Ia berharap pihak perbankan bisa membantu menyiapkan teknologi canggih agar tidak lagi menerapkan pembayaran manual di setiap transaksi.
"Bantu kami adopsi teknologi tercanggih, jangan yang biasa biasa saja karena ini merupakan upaya pencegahan. Transaksi manual justru akan menambah peluang terjadinya korupsi," jelasnya.
Prof JJ mengatakan, penghapusan transaksi manual bukan hanya dalam masalah registrasi, namun juga dalam rangka mengurangi peluang. Sebab kata dia, kejahatan itu minimal ada dua penyebab yakni niat dan kesempatan.
"Jika salah satu terbuka misal ada niat maka akan cari kesempatan. Begitupun jika jika niatnya kurang namun ada kesempatan, juga akan menyusul niat untuk melakukan," ujarnya.