Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Barat, H Anwar Adnan Saleh meminta agar kalangan anggota DPRD setempat ikut meningkatkan pengawasan terhadap proyek pembangunan fisik jelang akhir tahun 2012.
"DPRD juga memiliki kewajiban mengawasi pelaksanaan proyek. Makanya, saya berharap agar pengawasan terhadap kegiatan proyek pembangunan ditingkatkan lagi. Apalagi, jelang akhir tahun ini sangat memungkinkan ada kegiatan yang tidak terlaksana tepat waktu," kata Gubernur Anwar Adnan Saleh di Mamuju Sabtu.
Menurutnya, kucuran dana pembangunan, baik yang bersumber melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, nilainya sangat besar hingga ratusan miliar rupiah.
Untuk pembangunan jalan strategis nasional Mamuju-Mamasa kata dia, pemerintah menggelontorkan dana hingga mencapai Rp370 miliar.
Namun, 11 paket proyek pembangunan jalan itu tidak menuai hasil optimal, bahkan realisasi kegiatan baru mampu menyerap kegiatan hingga 25 persen.
"Ini tentu kita sesalkan karena beberapa diantara rekanan ternyata tidak ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan jalan sepanjang 60 kilometer yang dikerjakan mulai dari titik jalan Kalukku menuju daerah Malabo, Mamasa hingga ke perbatasan Tana Toraja," ujarnya.
Karena itu, Gubernur berharap, agar kalangan DPRD Sulbar termasuk masyarakat melakukan pengawsan agar kegiatan proyek tidak merugikan kepentingan daerah.
Anggota DPRD Sulbar, Abidin yang juga anggota Komisi III bidang pembangunan, juga menyesalkan kepada rekanan yang tidak bertanggungjawab.
"Sangat aneh jika ada rekanan yang tidak melaksanakan kegiatan proyek. Padahal, pada saat proses lelang dilakukan mereka (rekanan.red) berlomba-lomba memasukkan penawaran untuk mendapatkan proyek tersebut," ucap Abidin.
Karena itu, lanjutnya, bagi rekanan yang tidak bekerja secara optimal agar diberikan sanksi tegas berupa "membekukan perusahaan" atau "black list". (T.KR-ACO/F003)
"DPRD juga memiliki kewajiban mengawasi pelaksanaan proyek. Makanya, saya berharap agar pengawasan terhadap kegiatan proyek pembangunan ditingkatkan lagi. Apalagi, jelang akhir tahun ini sangat memungkinkan ada kegiatan yang tidak terlaksana tepat waktu," kata Gubernur Anwar Adnan Saleh di Mamuju Sabtu.
Menurutnya, kucuran dana pembangunan, baik yang bersumber melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, nilainya sangat besar hingga ratusan miliar rupiah.
Untuk pembangunan jalan strategis nasional Mamuju-Mamasa kata dia, pemerintah menggelontorkan dana hingga mencapai Rp370 miliar.
Namun, 11 paket proyek pembangunan jalan itu tidak menuai hasil optimal, bahkan realisasi kegiatan baru mampu menyerap kegiatan hingga 25 persen.
"Ini tentu kita sesalkan karena beberapa diantara rekanan ternyata tidak ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan jalan sepanjang 60 kilometer yang dikerjakan mulai dari titik jalan Kalukku menuju daerah Malabo, Mamasa hingga ke perbatasan Tana Toraja," ujarnya.
Karena itu, Gubernur berharap, agar kalangan DPRD Sulbar termasuk masyarakat melakukan pengawsan agar kegiatan proyek tidak merugikan kepentingan daerah.
Anggota DPRD Sulbar, Abidin yang juga anggota Komisi III bidang pembangunan, juga menyesalkan kepada rekanan yang tidak bertanggungjawab.
"Sangat aneh jika ada rekanan yang tidak melaksanakan kegiatan proyek. Padahal, pada saat proses lelang dilakukan mereka (rekanan.red) berlomba-lomba memasukkan penawaran untuk mendapatkan proyek tersebut," ucap Abidin.
Karena itu, lanjutnya, bagi rekanan yang tidak bekerja secara optimal agar diberikan sanksi tegas berupa "membekukan perusahaan" atau "black list". (T.KR-ACO/F003)