Mamuju (ANTARA News) - Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat diminta menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka memacu pendapatan APBD 2013.
Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Jumat mengatakan, Dispenda Sulbar harus cerdas dalam mengggali potensi PAD yang ada di Provinsi Sulbar agar pendapatan daerah dapat meningkat.
Ia mengatakan, peningkatan PAD Sulbar perlu terus dilakukan agar daerah ini tidak lagi tergantung kepada anggaran pemerintah pusat dalam membangun daerahnya.
"Daerah ini jangan lagi tergantung kepada pusat dalam membangun daerah sehingga perlu memacu peningkatan PAD yang tentunya potensinya cukup besar mengingat daerah ini kaya akan sumber daya alam,"katanya.
Menurut dia, Dispenda sulbar mesti menyusun program sifatnya menggali potensi daerah yang dapat menjadi lumbung PAD.
Gubernur mengatakan, sekitar 90 persen anggaran pembangunan di Sulbar yang berdiri menjadi daerah otonom baru sejak tahun 2004 melalui undang undang No 26, masih bersumber dari pemerintah pusat melalui anggaran APBN.
Ia mengatakan, banyaknya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pembangunan di Sulbar yang dipimpinnya sejak tahun 2006 hingga mencapai triliunan rupiah.
"Hanya sekitar 10 persen anggaran pembangunan di Sulbar menggunakan APBD. Jumlahnya hanya mencapai ratusan miliar rupiah. Itu sebuah kelemahan,"katanya.
Oleh karena itu ia mengatakan, pemerintah di Sulbar akan menjadikan itu sebagai masalah yang harus segera dievaluasi, karena mestinya pemerintah di Sulbar mampu membangun daerahnya dengan anggarannya sendiri.
"Sepertinya daerah ini selalu dianggap masih tergantung dengan pemerintah di tingkat pusat sehingga harus disadari dan dievaluasi,dengan lebih memaksimalkan pembangunan dan memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki seperti di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan untuk menjadi sumber PAD dan mengatasi kelemahan pembanguna sulbar,"katanya.
Ia mengatakan, PAD sulbar 2013 mendatang telah ditargetkan naik menjadi Rp156 miliar atau 11,26 persen dibandingkan target PAD 2012 sebesar Rp141 miliar target PAD itu diharapkan bersumber dari pajak dan retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lainnya yang sah. (T.KR-MFH/M019)
Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Jumat mengatakan, Dispenda Sulbar harus cerdas dalam mengggali potensi PAD yang ada di Provinsi Sulbar agar pendapatan daerah dapat meningkat.
Ia mengatakan, peningkatan PAD Sulbar perlu terus dilakukan agar daerah ini tidak lagi tergantung kepada anggaran pemerintah pusat dalam membangun daerahnya.
"Daerah ini jangan lagi tergantung kepada pusat dalam membangun daerah sehingga perlu memacu peningkatan PAD yang tentunya potensinya cukup besar mengingat daerah ini kaya akan sumber daya alam,"katanya.
Menurut dia, Dispenda sulbar mesti menyusun program sifatnya menggali potensi daerah yang dapat menjadi lumbung PAD.
Gubernur mengatakan, sekitar 90 persen anggaran pembangunan di Sulbar yang berdiri menjadi daerah otonom baru sejak tahun 2004 melalui undang undang No 26, masih bersumber dari pemerintah pusat melalui anggaran APBN.
Ia mengatakan, banyaknya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pembangunan di Sulbar yang dipimpinnya sejak tahun 2006 hingga mencapai triliunan rupiah.
"Hanya sekitar 10 persen anggaran pembangunan di Sulbar menggunakan APBD. Jumlahnya hanya mencapai ratusan miliar rupiah. Itu sebuah kelemahan,"katanya.
Oleh karena itu ia mengatakan, pemerintah di Sulbar akan menjadikan itu sebagai masalah yang harus segera dievaluasi, karena mestinya pemerintah di Sulbar mampu membangun daerahnya dengan anggarannya sendiri.
"Sepertinya daerah ini selalu dianggap masih tergantung dengan pemerintah di tingkat pusat sehingga harus disadari dan dievaluasi,dengan lebih memaksimalkan pembangunan dan memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki seperti di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan untuk menjadi sumber PAD dan mengatasi kelemahan pembanguna sulbar,"katanya.
Ia mengatakan, PAD sulbar 2013 mendatang telah ditargetkan naik menjadi Rp156 miliar atau 11,26 persen dibandingkan target PAD 2012 sebesar Rp141 miliar target PAD itu diharapkan bersumber dari pajak dan retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lainnya yang sah. (T.KR-MFH/M019)