Mamuju (ANTARA) - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (BP2JN) Sulawesi Barat, Sjofa Rosliansja mengatakan pemerintah pusat akan membangun jalan arteri tahap II sepanjang 1,8 kilometer di Kota Mamuju.
"Pembangunan jalan arteri tahap II di Sulbar akan menelan anggaran Rp165 miliar dan dibangun sepanjang 1,8 kilometer," kata Kepala BP2JN Sulbar Sjofa Rosliansja di Mamuju, Jumat.
Jalan arteri tersebut akan dibangun di Kota Mamuju dengan menyebrangi sungai Mamuju hingga menuju jalan di jalur dua kota Mamuju.
Namun menurut rencana pembangunan jalan tersebut terkendala pembebasan lahan karena ada sebagian warga yang menolak pembebasan lahannya yang dilalui untuk pembangunan jalan itu.
Ketua Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mamuju, Hartono mengatakan, pemerintah desa di Mamuju sangat mendukung pembangunan jalan tersebut, karena akan mendukung meningkatnya roda perekonomian masyarakat.
"Kami berharap pembangunan jalan itu dapat diwujudkan pemerintah, karena anggarannya sudah tersedia, dan kami harap proyek strategis nasional tersebut tidak dibatalkan pemerintah," katanya.
Ia meminta agar DPRD Sulbar juga tidak menghalangi proyek pembangunan jalan tersebut, namun mendukungnya karena akan sangat bermanfaat bagi ekonomi masyarakat.
"Kami harap pembangunan jalan arteri diwujudkan pemerintah jangan dihalangi DPRD Sulbar untuk kepentingan pribadi, karena akan bertentangan dengan keinginan masyarakat desa yang membutuhkan jalan itu dibangun secepatnya, untuk mendukung aktivitas perekonomiannya," ujarnya.
Wakil ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim membantah adanya pihak di DPRD Sulbar menolak pembangunan arteri namun DPRD Sulbar mendukungnya.
"DPRD Sulbar mendukung pembangunan jalan arteri karena daerah ini sangat butuh proyek strategis nasional untuk kemajuan daerah," katanya.
"Pembangunan jalan arteri tahap II di Sulbar akan menelan anggaran Rp165 miliar dan dibangun sepanjang 1,8 kilometer," kata Kepala BP2JN Sulbar Sjofa Rosliansja di Mamuju, Jumat.
Jalan arteri tersebut akan dibangun di Kota Mamuju dengan menyebrangi sungai Mamuju hingga menuju jalan di jalur dua kota Mamuju.
Namun menurut rencana pembangunan jalan tersebut terkendala pembebasan lahan karena ada sebagian warga yang menolak pembebasan lahannya yang dilalui untuk pembangunan jalan itu.
Ketua Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mamuju, Hartono mengatakan, pemerintah desa di Mamuju sangat mendukung pembangunan jalan tersebut, karena akan mendukung meningkatnya roda perekonomian masyarakat.
"Kami berharap pembangunan jalan itu dapat diwujudkan pemerintah, karena anggarannya sudah tersedia, dan kami harap proyek strategis nasional tersebut tidak dibatalkan pemerintah," katanya.
Ia meminta agar DPRD Sulbar juga tidak menghalangi proyek pembangunan jalan tersebut, namun mendukungnya karena akan sangat bermanfaat bagi ekonomi masyarakat.
"Kami harap pembangunan jalan arteri diwujudkan pemerintah jangan dihalangi DPRD Sulbar untuk kepentingan pribadi, karena akan bertentangan dengan keinginan masyarakat desa yang membutuhkan jalan itu dibangun secepatnya, untuk mendukung aktivitas perekonomiannya," ujarnya.
Wakil ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim membantah adanya pihak di DPRD Sulbar menolak pembangunan arteri namun DPRD Sulbar mendukungnya.
"DPRD Sulbar mendukung pembangunan jalan arteri karena daerah ini sangat butuh proyek strategis nasional untuk kemajuan daerah," katanya.