Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai penunjukan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk memenuhi prinsip keterwakilan matra TNI secara bergantian.
Penunjukan Kasal, menurutnya sangat tepat, sehingga dengan prinsip keterwakilan matra TNI secara bergantian tersebut tidak memunculkan polemik adanya supremasi tertentu.
"Karena kualitas semua kepala staf ini sama, penunjukan Kasal sebagai panglima ini lebih untuk memenuhi prinsip keterwakilan matra secara bergantian menjadi panglima, karena dari periode pertama Jokowi belum ada matra laut jadi panglima," kata Bobby ketika dihubungi,. di Jakarta, Senin.
Adapun terkait uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), ia menyebut yang akan ditanyakan adalah konsep sinergi peningkatan profesionalitas TNI dengan keterbatasan anggaran dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), serta bagaimana tantangan pengembangan postur dan organisasi TNI.
"Karena ini fit and proper test, bukan assesment test karena kualifikasi panglima adalah pernah menjadi kepala staf, sehingga memenuhi syarat," ujarnya pula.
Bobby juga berharap institusi TNI di bawah Laksamana Yudo mampu mendukung misi dan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia menjadi poros maritim dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.
"Dan tetap menjadikan TNI sebagai institusi yang dipercaya dan dicintai masyarakat Indonesia," katanya pula.
Ia pun mengaku menyambut baik Surat Presiden atau Surpres tentang calon Panglima TNI pada hari ini. "Jadi dipastikan tidak akan ada kekosongan kepemimpinan TNI seperti tahun 1998 walaupun hanya beberapa hari," katanya lagi.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut Laksamana Yudo sangat memadai untuk menjadi Panglima TNI, karena pengalamannya menjadi Kasal, di samping kiprahnya yang cukup senior.
"Harapan kami TNI akan semakin profesional dan menjadi prajurit penjaga NKRI yang makin mumpuni, semakin menyatu dengan rakyat," kata Sukamta.
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Surat Presiden atau Surpres tentang calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.
Surat Presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Komisi I DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada Rabu (30/11), jika Surat Presiden (Surpres) diterima DPR.
"Uji kelayakan calon Panglima TNI bisa digelar pada Rabu apabila hari ini (Senin, 28/11) Surpres masuk," kata Dave, di Jakarta, Senin.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi I DPR: Penunjukan Kasal memenuhi prinsip keterwakilan matra TNI
Penunjukan Kasal, menurutnya sangat tepat, sehingga dengan prinsip keterwakilan matra TNI secara bergantian tersebut tidak memunculkan polemik adanya supremasi tertentu.
"Karena kualitas semua kepala staf ini sama, penunjukan Kasal sebagai panglima ini lebih untuk memenuhi prinsip keterwakilan matra secara bergantian menjadi panglima, karena dari periode pertama Jokowi belum ada matra laut jadi panglima," kata Bobby ketika dihubungi,. di Jakarta, Senin.
Adapun terkait uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), ia menyebut yang akan ditanyakan adalah konsep sinergi peningkatan profesionalitas TNI dengan keterbatasan anggaran dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), serta bagaimana tantangan pengembangan postur dan organisasi TNI.
"Karena ini fit and proper test, bukan assesment test karena kualifikasi panglima adalah pernah menjadi kepala staf, sehingga memenuhi syarat," ujarnya pula.
Bobby juga berharap institusi TNI di bawah Laksamana Yudo mampu mendukung misi dan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia menjadi poros maritim dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.
"Dan tetap menjadikan TNI sebagai institusi yang dipercaya dan dicintai masyarakat Indonesia," katanya pula.
Ia pun mengaku menyambut baik Surat Presiden atau Surpres tentang calon Panglima TNI pada hari ini. "Jadi dipastikan tidak akan ada kekosongan kepemimpinan TNI seperti tahun 1998 walaupun hanya beberapa hari," katanya lagi.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut Laksamana Yudo sangat memadai untuk menjadi Panglima TNI, karena pengalamannya menjadi Kasal, di samping kiprahnya yang cukup senior.
"Harapan kami TNI akan semakin profesional dan menjadi prajurit penjaga NKRI yang makin mumpuni, semakin menyatu dengan rakyat," kata Sukamta.
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Surat Presiden atau Surpres tentang calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.
Surat Presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Komisi I DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada Rabu (30/11), jika Surat Presiden (Surpres) diterima DPR.
"Uji kelayakan calon Panglima TNI bisa digelar pada Rabu apabila hari ini (Senin, 28/11) Surpres masuk," kata Dave, di Jakarta, Senin.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi I DPR: Penunjukan Kasal memenuhi prinsip keterwakilan matra TNI