Mamuju (ANTARA News) - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sulawesi Barat meminta pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap produk beras dari petani.
" Tahun 2013 ini, HPP beras tidak akan dinaikkan pemerintah, kebijakan ini akan berdampak pada petani karena tingkat kesejahteraannya tidak akan meningkat,"kata Sekertaris Dewan Pimpinan Wlayah Gerindra Provinsi Sulbar, Isra D Pramulya di Mamuju, Jumat,
"Petani tidak dipedulikan nasibnya oleh pemerintah sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) semakin rendah dan itu artinya petani makin miskin, karena sulit memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk beras,"katanya.
Oleh karena itu ia mengatakan, Partai gerindra yang peduli nasib petani mendesak agar pemerintah segera menaikkan HPP beras petani agar petani merasakan kesejahteraan dan mampu memenuhi kebutuhannya.
"Di negara lain seperti India sangat melindungi petaninya, karena pemerintahnya berani membeli beras petani tiga sampai lima persen di atas harga pasar, ini harus ditiru pemerintah Indonesia agar petani yang berjasa memberikan kita pangan dapat pula merasakan kesejahteraan, tidak seperti saat ini harga beras petani yang dijual kepemerintah dibawah harga pasar,"katanya.
Ia mengatakan, pemerintah harus membeli beras petani, agar petani tetap mau menjual berasnya kepemerintah tidak kepada pengusaha yang memanfaatkan pangan negara ini untuk diekspor keluar negeri, membeli beras petani juga penting untuk mencegah stok beras pemerintah tetap tersedia dibadan urusan logistik (Bulog), agar tidak berkurang dan masyarakat bangsa ini tidak mengalami kekurangan pangan.
"Stok beras harus tetap terjaga di bulog agar pangan negara ini terlindungi, jangan biarkan stok beras bulog kosong hanya karena petani enggan menjual berasnya kepemerintah dengan alasan harganya rendah, karena kosonnya beras bulog juga bisa menjadikan alasan bagi pemerintah mengimpor beras yang tentunya tidak melindungi produksi pangan dalam negeri,"katanya.
Sehingga kata dia, jalan keluar bagi bangsa ini dalam rangka mensejahterakan petani dan melindungi pangan dalam negeri maka HPP beras petani harus ditingkatkan. (T.KR-MFH/M009)
" Tahun 2013 ini, HPP beras tidak akan dinaikkan pemerintah, kebijakan ini akan berdampak pada petani karena tingkat kesejahteraannya tidak akan meningkat,"kata Sekertaris Dewan Pimpinan Wlayah Gerindra Provinsi Sulbar, Isra D Pramulya di Mamuju, Jumat,
Ia mengatakan, harga beras lebih mahal dibeli petani sekitar Rp7000 per kilogram, dari pada harga jual beras yang mereka panen kepemerintah, sehingga petani tidak terlindungi harga jual hasil pertaniannya, karena hasil kerja pertanian mereka tidak akan sebanding dengan pendapatan mereka.
"Petani tidak dipedulikan nasibnya oleh pemerintah sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) semakin rendah dan itu artinya petani makin miskin, karena sulit memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk beras,"katanya.
Oleh karena itu ia mengatakan, Partai gerindra yang peduli nasib petani mendesak agar pemerintah segera menaikkan HPP beras petani agar petani merasakan kesejahteraan dan mampu memenuhi kebutuhannya.
"Di negara lain seperti India sangat melindungi petaninya, karena pemerintahnya berani membeli beras petani tiga sampai lima persen di atas harga pasar, ini harus ditiru pemerintah Indonesia agar petani yang berjasa memberikan kita pangan dapat pula merasakan kesejahteraan, tidak seperti saat ini harga beras petani yang dijual kepemerintah dibawah harga pasar,"katanya.
Ia mengatakan, pemerintah harus membeli beras petani, agar petani tetap mau menjual berasnya kepemerintah tidak kepada pengusaha yang memanfaatkan pangan negara ini untuk diekspor keluar negeri, membeli beras petani juga penting untuk mencegah stok beras pemerintah tetap tersedia dibadan urusan logistik (Bulog), agar tidak berkurang dan masyarakat bangsa ini tidak mengalami kekurangan pangan.
"Stok beras harus tetap terjaga di bulog agar pangan negara ini terlindungi, jangan biarkan stok beras bulog kosong hanya karena petani enggan menjual berasnya kepemerintah dengan alasan harganya rendah, karena kosonnya beras bulog juga bisa menjadikan alasan bagi pemerintah mengimpor beras yang tentunya tidak melindungi produksi pangan dalam negeri,"katanya.
Sehingga kata dia, jalan keluar bagi bangsa ini dalam rangka mensejahterakan petani dan melindungi pangan dalam negeri maka HPP beras petani harus ditingkatkan. (T.KR-MFH/M009)