Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan tercatat telah melakukan transaksi secara daring dengan nominal Rp60,48 miliar atau menjadi tertinggi ketiga di antara Pemda yang lain di Indonesia.
Data tersebut berdasarkan hasil penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) terhadap 15 Pemerintah Daerah dengan total transaksi terbesar (Toko Daring) per tanggal 25 November 2022.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulsel Asrul Sani di Makassar, Senin, mengatakan anggaran Pemprov Sulsel tersebut dibelanjakan melalui dua market place, yaitu aplikasi BajuBodo dan Mbizmarket yang merupakan platform yang membuka ruang bagi pelaku usaha untuk bisa menjadi penyedia barang dan jasa bagi pemerintah, sehingga dapat mengakses belanja daerah.
Saat ini, total ada sekitar 1.059 pelaku usaha yang telah terdaftar pada aplikasi BajuBodo, yang merupakan aplikasi yang dikembangkan Pemprov Sulsel.
Asrul Sani menjelaskan, transaksi yang dicatatkan oleh Pemprov Sulsel melalui LKPP ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun sebelumnya masih kecil sekali, mungkin hanya sekitar berapa juta saja belanja di market place. Bahkan kalau kita lihat di toko daring LKPP sekarang, nilai pasti transaksi kita sudah berada di angka delapan puluh dua miliar," jelasnya.
Untuk itu, Pemprov terus mendorong partisipasi usaha mikro atau home industri di daerah itu untuk masuk guna meningkatkan transaksi melalui daring.
"Jadi kita belanja melalui toko daring, belanja yang sampai dengan dua ratus juta, khususnya pengadaan-pengadaan rutin, seperti makan-minum, alat tulis kantor dan sebagainya," ujarnya.
Data tersebut berdasarkan hasil penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) terhadap 15 Pemerintah Daerah dengan total transaksi terbesar (Toko Daring) per tanggal 25 November 2022.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulsel Asrul Sani di Makassar, Senin, mengatakan anggaran Pemprov Sulsel tersebut dibelanjakan melalui dua market place, yaitu aplikasi BajuBodo dan Mbizmarket yang merupakan platform yang membuka ruang bagi pelaku usaha untuk bisa menjadi penyedia barang dan jasa bagi pemerintah, sehingga dapat mengakses belanja daerah.
Saat ini, total ada sekitar 1.059 pelaku usaha yang telah terdaftar pada aplikasi BajuBodo, yang merupakan aplikasi yang dikembangkan Pemprov Sulsel.
Asrul Sani menjelaskan, transaksi yang dicatatkan oleh Pemprov Sulsel melalui LKPP ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun sebelumnya masih kecil sekali, mungkin hanya sekitar berapa juta saja belanja di market place. Bahkan kalau kita lihat di toko daring LKPP sekarang, nilai pasti transaksi kita sudah berada di angka delapan puluh dua miliar," jelasnya.
Untuk itu, Pemprov terus mendorong partisipasi usaha mikro atau home industri di daerah itu untuk masuk guna meningkatkan transaksi melalui daring.
"Jadi kita belanja melalui toko daring, belanja yang sampai dengan dua ratus juta, khususnya pengadaan-pengadaan rutin, seperti makan-minum, alat tulis kantor dan sebagainya," ujarnya.