Timika (Antara News) - Tokoh masyarakat Mimika, Yosep Yopi Kilangin mengingatkan KPU Provinsi Papua akan bersikap netral tanpa terpengaruh dengan tekanan dan iming-iming menjelang pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara hasil Pilgub Papua.

Berbicara kepada ANTARA di Timika, Senin, Yopi Kilangin mengatakan sebagai penyelenggara Pilgub Papua periode 2013-2013 maka KPU Provinsi Papua harus bersikap netral.

"Kemungkinan akan ada ribut-ribut saat rapat pleno KPU Provinsi Papua bisa saja terjadi. Penyelenggara diharapkan benar-benar memperhatikan suara rakyat yang telah disalurkan saat pencoblosan tanggal 29 Januari 2013. Jangan ada rekayasa atau dipengaruhi oleh tekanan dan iming-iming tertentu," kata Yopi.

Ia menilai saat ini sedang terjadi krisis kepercayaan terhadap pemimpin pemerintahan di Papua. Hal itu terbukti dengan minimnya rakyat yang menggunakan hak pilih mereka saat Pilgub Papua 29 Januari 2013. Warga yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak sampai setengahnya. Ironisnya, saat rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) seolah-olah hampir seluruh rakyat di Kota Timika telah menggunakan hak pilihnya.

"Saat Pilgub banyak orang bersikap apatis. Masyarakat tidak terlalu tertarik dan tidak terlalu yakin bahwa suara yang mereka sudah salurkan nantinya dihitung secara benar. Kemungkinan lain rakyat sudah tidak percaya lagi dengan orang yang nanti terpilih akan memperhatikan mereka," tutur mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009 itu.

Meski penyelenggaraan Pilgub Papua kali ini sangat carut-marut, namun menurut Yopi, hasil Pilgub Papua tetap dipaksakan untuk diterima oleh semua pihak.

"Hasil ini pasti akan dipaksakan untuk diterima. Bagaimana pun juga harus ada gubernur dan wakil gubernur yang baru," tuturnya.

Yopi Kilangin mengaku tidak mengetahui secara detil apakah ada rekayasa tertentu dalam proses Pilgub Papua kali ini untuk memenangkan salah satu kandidat mengingat hampir seluruh sitem penyelenggaraan Pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya tidak tahu apakah ada unsur kesengajaan sehingga semua mekanisme tidak jalan. Tapi seperti itulah yang terjadi. Semua itu disebabkan oleh ketidaksiapan penyelenggara dalam hal ini KPU dan jajarannya sampai di tingkat KPPS serta Panwaslu," ujar Yopi Kilangin.

Ia juga menilai diakomodirnya sistem pemungutan suara menggunakan noken sama sekali tidak mencerminkan penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis.

"Bungkus suara dengan noken itu sama sekali tidak menjamin unsur Luber Jurdil dalam Pemilu. Kita ini hidup dalam alam demokrasi seperti apa kalau kondisinya begini. Sama sekali tidak ada demokrasi yang macam begini (memilih kandidat menggunakan noken)," ujar Yopi Kilangin dengan nada kritis.

Menurut dia, dengan sistem penyelenggaraan Pilgub Papua yang jauh dari harapan maka pasti akan ada satu pemenang tanpa harus melalui dua kali putaran.


Optimistis menang


Sementara itu kubu Koalisi Papua Bangkit yang mengusung kandidat nomor urut tiga (Lukas Enembe-Klemen Tinal) menyatakan optimisme bahwa kandidat yang mereka usung akan memenangkan Pilgub Papua kali ini.

Sesuai data dari pusat tabulasi suara Lukmen di Jayapura hingga Jumat (8/2), Lukas Enembe-Klemen Tinal sudah meraih 967.977 suara atau 55,11 persen dari total suara sah sebanyak 1.747.283 di 18 kabupaten/kota se-Provinsi Papua.

Adapun jumlah pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Papua sebanyak 2.713.465 orang.

"Kami yakin kandidat yang kami usung akan memenangkan Pilgub Papua. Namun hasil resminya menunggu rapat pleno rekapitulasi suara hasil Pilgub Papua di KPU Provinsi Papua tanggal 13 Februari," kata Ketua Koalisi Papua Bangkit Kabupaten Mimika, Pieter Yan Magal. (Editor : Z Meirina)

Pewarta : Evarianus Supar
Editor :
Copyright © ANTARA 2024