Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, akan melibatkan Polisi Lingkungan untuk bersama-sama menginventarisasi dan menindak pemicu banjir, yang salah satu penyebabnya adalah pembangunan perumahan yang tidak terkendali di kantong-kantong resapan air di beberapa kecamatan zona rawan.
"Saya sudah konsultasi dengan Polisi Lingkungan atau Sporc (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat), ternyata ada kewenangan kita, ada beberapa develpor menghalang air," ujar dia, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota telah berkoordinasi dengan pihak Sporc diketahui merupakan tim khusus bawah komando Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam hal penindakan.
"Kami bisa tindaki dan kami bisa sidik itu dan bisa (developer) ditetapkan tersangka, ternyata bisa begitu Undang-undangnya. Insya Allah kami lakukan (penindakan)," katanya.
Menurut dia, ada beberapa pihak pengembang perumahan atau developer yang terindikasi menutup jalur air diduga sengaja membangun di daerah resapan air. Namun demikian, dia belum mau menyebut siapa saja developer tersebut.
"Tidak usah saya sebut (developer). Ternyata sudah ada delapan sertipikat disitu (lokasi pembangunan perumahan zona banjir), dan sudah saya dikonsultasikan (penindakan). Jadi ini usaha saya untuk terus mengawal itu (pemicu banjir)," kata dia.
Wali kota Makassar dua periode ini mengungkapkan, ia harus mengetahui secara detail sebab akibat dari pemicu banjir tersebut, salah satunya pembangunan yang menghambat laju air. Untuk itu, dia akan melibatkan masyarakat karena bila dibiarkan akan semakin memperparah keadaan.
"Saya kira, cuaca ekstrim, solusinya juga ekstrim. Termasuk misalnya, ini (pemukiman) di tempati air, kita gali jadi tempat air. Galiannya di pinggir (tanggul) baru dikelilingi Aparong (Apartemen Lorong) sesuai jumlah rumah di situ (terdampak). Tentu ini harus dikonsolidasikan," tutur dia.
Untuk lokasi zona banjir di wilayah resapan air seperti di Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala terdampak parah di Perumnas Antang Blok 8,9,10 dan meluber ke daerah sekitarnya, serta di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea juga terdampak hampir tiap tahun. Daerah ini merupakan resapan air.
"Dulunya hanya setahun sekali, sekarang satu bulan dua kali (banjir) ini sudah berat sekali. Soal relokasi, itu perlu musyawarah warga yang terdampak, tidak boleh kita sampaikan. Kita coba cerdaskan mereka, termasuk kampanye saya, jangan beli rumah di tempatnya air," ucap dia menegaskan.
Data BPBD Makassar per tanggal 30 Desember pukul 14.00 WITA jumlah rumah terdampak sebanyak 3.189 unit, dengan 2.695 Keluarga, atau 9.167 jiwa tersebar di empat kecamatan, 19 kelurahan.
Namun untuk dampak terparah banjir masih terjadi di dua kecamatan yakni Manggala dan Biringkanaya. Jumlah penyintas atau pengungsi sebanyak 1.652 jiwa atau 422 K
keluarga tersebar di 28 titik pengungsian pada lima kelurahan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wali Kota Makassar libatkan polisi lingkungan tindak pemicu banjir
"Saya sudah konsultasi dengan Polisi Lingkungan atau Sporc (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat), ternyata ada kewenangan kita, ada beberapa develpor menghalang air," ujar dia, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota telah berkoordinasi dengan pihak Sporc diketahui merupakan tim khusus bawah komando Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam hal penindakan.
"Kami bisa tindaki dan kami bisa sidik itu dan bisa (developer) ditetapkan tersangka, ternyata bisa begitu Undang-undangnya. Insya Allah kami lakukan (penindakan)," katanya.
Menurut dia, ada beberapa pihak pengembang perumahan atau developer yang terindikasi menutup jalur air diduga sengaja membangun di daerah resapan air. Namun demikian, dia belum mau menyebut siapa saja developer tersebut.
"Tidak usah saya sebut (developer). Ternyata sudah ada delapan sertipikat disitu (lokasi pembangunan perumahan zona banjir), dan sudah saya dikonsultasikan (penindakan). Jadi ini usaha saya untuk terus mengawal itu (pemicu banjir)," kata dia.
Wali kota Makassar dua periode ini mengungkapkan, ia harus mengetahui secara detail sebab akibat dari pemicu banjir tersebut, salah satunya pembangunan yang menghambat laju air. Untuk itu, dia akan melibatkan masyarakat karena bila dibiarkan akan semakin memperparah keadaan.
"Saya kira, cuaca ekstrim, solusinya juga ekstrim. Termasuk misalnya, ini (pemukiman) di tempati air, kita gali jadi tempat air. Galiannya di pinggir (tanggul) baru dikelilingi Aparong (Apartemen Lorong) sesuai jumlah rumah di situ (terdampak). Tentu ini harus dikonsolidasikan," tutur dia.
Untuk lokasi zona banjir di wilayah resapan air seperti di Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala terdampak parah di Perumnas Antang Blok 8,9,10 dan meluber ke daerah sekitarnya, serta di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea juga terdampak hampir tiap tahun. Daerah ini merupakan resapan air.
"Dulunya hanya setahun sekali, sekarang satu bulan dua kali (banjir) ini sudah berat sekali. Soal relokasi, itu perlu musyawarah warga yang terdampak, tidak boleh kita sampaikan. Kita coba cerdaskan mereka, termasuk kampanye saya, jangan beli rumah di tempatnya air," ucap dia menegaskan.
Data BPBD Makassar per tanggal 30 Desember pukul 14.00 WITA jumlah rumah terdampak sebanyak 3.189 unit, dengan 2.695 Keluarga, atau 9.167 jiwa tersebar di empat kecamatan, 19 kelurahan.
Namun untuk dampak terparah banjir masih terjadi di dua kecamatan yakni Manggala dan Biringkanaya. Jumlah penyintas atau pengungsi sebanyak 1.652 jiwa atau 422 K
keluarga tersebar di 28 titik pengungsian pada lima kelurahan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wali Kota Makassar libatkan polisi lingkungan tindak pemicu banjir