Mamuju, Sulbar (ANTARA) - Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menempati posisi ketujuh secara nasional serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Menurut dia, di Mamuju, Sulbar, Jumat, total serapan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tahun anggaran 2022 mencapai 94,48 persen atau Rp1,98 triliun dari total anggaran Rp2,084 triliun.
"Alhamdulillah, kita berhasil berada pada urutan ketujuh nasional dengan serapan anggaran sebesar 94,48 persen atau Rp 1,98 triliun dari Rp2,084 triliun," kata Idris.
Terkait evaluasi realisasi APBD 2022, ia mengatakan terdapat beberapa catatan yang akan menjadi fokus perhatian yaitu, masih adanya keterlambatan OPD dalam mempersiapkan dokumen perencanaan yang baik.
"Metode pengadaan barang dan jasa juga harus lebih cepat dan maksimal," katanya.
Ia menyampaikan serapan APBD Sulbar tahun anggaran 2023 ditargetkan masuk lima besar secara nasional.
"Mengingat anggaran yang dikelola oleh Sulbar dinilai tidak terlalu besar, maka saya berpesan agar serapan anggaran Sulbar dicapai sesuai target. Setiap OPD harus bekerja secara maksimal, guna memberi manfaat kepada masyarakat secepat mungkin," terang Idris.
Sekprov meminta agar pada Maret 2023, semua dokumen sudah tidak ada lagi yang diperbaiki.
"Jadi, semuanya sudah harus rampung di bulan Maret," ujarnya.
Sementara, Kepala BPKPD Sulbar Amujib mengingatkan para pimpinan OPD dan staf, agar tidak lagi menerima laporan secara verbal maupun manual, namun melakukan kontrol berdasarkan sistem sesuai target capaian.
"Sebenarnya, per tanggal 30 Desember 2022 itu kita berada di posisi keenam, namun beberapa daerah melakukan konsolidasi perbaikan sehingga secara persentase saat ini kita berada di posisi ketujuh," ujarnya.
Menurut dia, di Mamuju, Sulbar, Jumat, total serapan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tahun anggaran 2022 mencapai 94,48 persen atau Rp1,98 triliun dari total anggaran Rp2,084 triliun.
"Alhamdulillah, kita berhasil berada pada urutan ketujuh nasional dengan serapan anggaran sebesar 94,48 persen atau Rp 1,98 triliun dari Rp2,084 triliun," kata Idris.
Terkait evaluasi realisasi APBD 2022, ia mengatakan terdapat beberapa catatan yang akan menjadi fokus perhatian yaitu, masih adanya keterlambatan OPD dalam mempersiapkan dokumen perencanaan yang baik.
"Metode pengadaan barang dan jasa juga harus lebih cepat dan maksimal," katanya.
Ia menyampaikan serapan APBD Sulbar tahun anggaran 2023 ditargetkan masuk lima besar secara nasional.
"Mengingat anggaran yang dikelola oleh Sulbar dinilai tidak terlalu besar, maka saya berpesan agar serapan anggaran Sulbar dicapai sesuai target. Setiap OPD harus bekerja secara maksimal, guna memberi manfaat kepada masyarakat secepat mungkin," terang Idris.
Sekprov meminta agar pada Maret 2023, semua dokumen sudah tidak ada lagi yang diperbaiki.
"Jadi, semuanya sudah harus rampung di bulan Maret," ujarnya.
Sementara, Kepala BPKPD Sulbar Amujib mengingatkan para pimpinan OPD dan staf, agar tidak lagi menerima laporan secara verbal maupun manual, namun melakukan kontrol berdasarkan sistem sesuai target capaian.
"Sebenarnya, per tanggal 30 Desember 2022 itu kita berada di posisi keenam, namun beberapa daerah melakukan konsolidasi perbaikan sehingga secara persentase saat ini kita berada di posisi ketujuh," ujarnya.