Mamuju, Sulbar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menekan angka penderita stunting di wilayah itu.
"Pemerintah Sulbar terus melaksanakan koordinasi dalam upaya penurunan angka stunting, dengan membentuk satgas dan tim teknis lainnya dalam upaya menekan angka penderita stunting," kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, penanganan stunting Sulbar telah dibuatkan standar operasional prosedur (SOP), dan SOP yang telah ditetapkan pemerintah tersebut harus menjadi rujukan atau referensi dalam melakukan penanganan stunting.
Menurut dia, penanganan stunting juga mesti dilaksanakan dengan berbasis data yang ada ditingkat desa sehingga penanganan yang dilaksanakan lebih akurat.
"Pemerintah di Sulbar telah membuat data desa presisi (DDP) dan data itu mesti digunakan pemerintah desa dalam upaya penurunan angka stunting di Sulbar," katanya.
Ia menyampaikan, Desa Rangas dan Desa Sumare di Kabupaten Mamuju akan menjadi wilayah yang akan dijadikan desa percontohan dalam upaya menurunkan angka stunting.
"Melalui data desa maka setiap ibu hamil akan dilakukan pendampingan keluarga oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penderita stunting," katanya.
Ia meminta agar pemerintah provinsi dan kabupaten serta pemerintah desa di Sulbar melakukan pembagian tugas dalam upaya menekan angka stunting di Sulbar.
Angka penderita stunting di Sulbar mencapai 33,8 persen, berdasarkan hasil studi status gizi (SDGI), dan kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulbar, adalah Kabupaten Polman, mencapai 36 persen kemudian disusul Kabupaten Majene mencapai 35,7 persen.
"Pemerintah Sulbar terus melaksanakan koordinasi dalam upaya penurunan angka stunting, dengan membentuk satgas dan tim teknis lainnya dalam upaya menekan angka penderita stunting," kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, penanganan stunting Sulbar telah dibuatkan standar operasional prosedur (SOP), dan SOP yang telah ditetapkan pemerintah tersebut harus menjadi rujukan atau referensi dalam melakukan penanganan stunting.
Menurut dia, penanganan stunting juga mesti dilaksanakan dengan berbasis data yang ada ditingkat desa sehingga penanganan yang dilaksanakan lebih akurat.
"Pemerintah di Sulbar telah membuat data desa presisi (DDP) dan data itu mesti digunakan pemerintah desa dalam upaya penurunan angka stunting di Sulbar," katanya.
Ia menyampaikan, Desa Rangas dan Desa Sumare di Kabupaten Mamuju akan menjadi wilayah yang akan dijadikan desa percontohan dalam upaya menurunkan angka stunting.
"Melalui data desa maka setiap ibu hamil akan dilakukan pendampingan keluarga oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penderita stunting," katanya.
Ia meminta agar pemerintah provinsi dan kabupaten serta pemerintah desa di Sulbar melakukan pembagian tugas dalam upaya menekan angka stunting di Sulbar.
Angka penderita stunting di Sulbar mencapai 33,8 persen, berdasarkan hasil studi status gizi (SDGI), dan kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulbar, adalah Kabupaten Polman, mencapai 36 persen kemudian disusul Kabupaten Majene mencapai 35,7 persen.